Penegakan hukum Undang-Undang no.32 tahun 2009 pasal 98 ayat (1) tentang kerusakan lingkungan terhadap pencemaran lingkungan di Kecamatan Rancaekek

Nurdin, Usep (2012) Penegakan hukum Undang-Undang no.32 tahun 2009 pasal 98 ayat (1) tentang kerusakan lingkungan terhadap pencemaran lingkungan di Kecamatan Rancaekek. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (156kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (177kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (114kB) | Preview
	Text (BAB I - BAB IV) 4_bab1sd4.pdf Restricted to Registered users only Download (469kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 5_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (176kB)

Abstract

Pencemaran lingkungan yang terjadi di Kec. Rancaekek, kira-kira terjadi lebih dari sepuluh tahun. Penulis menilai terdapat masalah dalam hal penegakan hukumnya sehingga pencemaran ini terus terjadi sampai saat ini. Penulis mengangkat permasalahan tentang bagaimana penegakan hukum Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 98 ayat (1) tentang kerusakan lingkungan terhadap pencemaran lingkungan di Kec. Rancaekek dengan tujuan untuk memberi masukan dan pertimbangan bagi Instansi yang berwenang dalam kasus ini untuk segera melakukan atau memasukan kasus pencemaran ini ke ranah pidana. Tulisan yang menggunakan pendekatan yuridis-normatif mencoba untuk menjawab pertanyaan tentang sanksi apa, bagaimana upaya pengawasan, dan bagaimana bentuk penyidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat dan peran Kepolisian terhadap pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Kec. Racaekek. Analisis data-data dalam penulisan ini menggunakan deskriptif analitis dengan tujuan menguraikan tentang mekanisme pelaksanaan penyelesaian kasus pembuangan limbah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berada di daerah Kec. Rancaekek Kab. Bandung sehingga dapat ditemukan permasalahan-permasalahan atau alasan-alasan yang membuat kasus pencemaran ini tidak masuk ke ranah pidana. Hasil penelitian penulis penegakan hukum pidana lingkungan hidup untuk kasus pencemaran yang terjadi di Kec. Rancaekek belum atau tidak optimal, karena terdapat permasalahan dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat mengenai dijalankannya atau tidak sanksi administratif (paksaan membuat/melakukan sesuatu), sehingga pencemaran masih tetap terjadi sampai sekarang dari dikeluarkannya sanksi administratif tersebut pada tahun 2009. Sebagai kesimpulan, penulis menilai bahwa terdapat “permainan� atau “kebijakan lain� dalam kasus pencemaran ini antara pihak perusahaan dengan oknum terkait yang berwenang dalam mengawasi dan menyelesaikan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan ini, sehingga tidak adanya upaya untuk memberikan sanksi pidana pada perusahaan-perusahaan atau penanggung jawab usaha yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan di Kec. Rancaekek. Penulis memberikan saran agar perusahaan-perusahaan atau penanggung jawab usaha yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan segera dipidanakan serta diperketatnya pengawasan yang dilakukan oleh Instansi terkait, dan adanya keberanian dan ketegasan dari pihak penyidik untuk kasus pencemaran ini, agar kasus pencemaran dan perusakan lingkungan di Kec. Rancaekek Kab. Bandung segera berakhir.

Actions (login required)

View Item