Evaluasi kebijakan belanja daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2017

Nurjanah, Dela (2019) Evaluasi kebijakan belanja daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2017. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (205kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (278kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTARISI.pdf Download (120kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB1.pdf Download (338kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB2.pdf Restricted to Registered users only Download (486kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB3.pdf Restricted to Registered users only Download (319kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB4.pdf Restricted to Registered users only Download (467kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_BAB5.pdf Restricted to Registered users only Download (109kB) | Request a copy
	Text (BAB VI) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (107kB) | Request a copy

Abstract

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.02/2015 berfokus pada pelaksanaan realisasi anggaran yang sedikitnya harus terealisasi sebanyak 95% agar terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan ekonomis. Peraturan tersebut telah diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung, tetapi pada evaluasinya, kebijakan tersebut belum dapat terealisasi dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasinya yang hanya menyentuh angga 66.14%, bahkan ada program yang belum terlaksana dengan baik, program yang belum terlaksana dengan baik tersebut menyebabkan realisasi belanja daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung belum optimal. Oleh sebab itu, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung perlu memperhatikan evaluasi kebijakan belanja daerah agar belanja daerah dapat terserap dengan optimal. Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan belanja daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung, untuk mengetahui faktor yang mendorong keberhasilan evaluasi kebijakan belanja daerah, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan agar belanja daerah dapat tercapai sesuai target belanja daerah. Penulis menggunakan teori William Dunn menggambarkan kriteria evaluasi kebijakan publik dengan 6 Kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, reponsivitas dan ketepatan. Disandingkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementrian Keuangan Negara atau Lembaga. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara pada beberapa staf keuangan dan program pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung serta observasi yang dilakukan peneliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, pelaksanaan belanja daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung memang telah diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung, tetapi belum efektif karena belum memberikan dampak yang signifikan bagi realisasi belanja di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung, faktor yang mendorong keberhasilan evaluasi kebijakan belanja daerah antara lain faktor efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan perataan, upaya yang dilakukan Agar dapat mencapai target belanja yaitu dinas haruslah menentukan target capaian anggaran belanja daerah, selain itu penetapan anggaran di awal tahun atau di pertengahan tahun agar waktu yang digunakan untuk menggunakan anggaran pun menjadi lebih banyak dan anggaran pun dapat direalisasikan dengan optimal sesuai dengan keinginan.

Actions (login required)

View Item