Tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana: Dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi

Kautsar, Abidin (2016) Tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana: Dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (103kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (258kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (267kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (770kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (782kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (802kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (489kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (494kB)

Abstract

Dalam pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi dalam hal ini bagaimana sanksi yang ada dalam pasal 2 ini, khususnya penjatuhan hukuman bagi pelaku korupsi apakah sudah sesuai dengan hukuman yang diberikan bagi pelaku korupsi ditinjau menurut hukum pidana Islam. Penelitian sendiri difokuskan pada rumusan masalah yaitu: bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana korupsi menurut pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana korupsi Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan korupsi. Pada umumnya para ulama membagi jenis jarimah kedalam tiga bagian yaitu: 1. Jarimah hudud, adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Yaitu hukuman yang telah ditentukan syara’ dan menjadi hak Allah. 2. Jarmah Qishas/Diyat, adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman qishas/diyat, seperti halnya jarimah hudud, jarimah qishas pun telah ditentukan jenis maupun besarnya dan keduanya merupakan hak individu yang kadar jumlahnya telah ditentukan, yakni tidak memiliki batas minimal ataupun maksimal. 3. Jarimah ta’zir, secara etimologis berarti menolak atau mencagah, sedangkan secara terminologis ta’zir adalah berntuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara’ dan menjadi kekuasaan amri atau hakim. Dalam fiqh jinayah, ta’zir merupakan suatu bentuk jarimah yang berntuk atau macam jarimah serta hukuman (sanksi) jarimah ini ditentukan penguasa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode liberary research, metode kualitatif diantaranya buku-buku yang berhubungan dan mendukung terhadap penelitian ini dengan masalah korupsi dalam Undand-Undang tindak Pidana pemberantasan korupsi dan Hukum Pidana Islam. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tindak pidana dalam pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi menurut hukum pidana Islam adalah termasuk jarimah ta’zir. Sanksi pidana dalam pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi menurut hukum pidana Islam adalah sanksi ta’zir karena tidak terdapat satu nash pun yang menjelaskan hukuman bagi tindak pidana korupsi. Dengan demikian, ta’zir adalah sebuah sanksi hukuman yang diberlakukan kepada seorang pelaku jarimah atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan pelanggaran-pelanggaran dimaksud tidak termasuk dalam kategori hukuman hudud dan kafarat. Oleh karena itu hukuman ta’zir tidak ditentukan secara langsung oleh Alquran dan hadis maka jenis hukuman ini menjadi kompetensi hakim atau penguasa.

Actions (login required)

View Item