Pelaksanaan pengupahan karyawan koperasi rukun batik dikaitkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep/1065/Yanbangsos/2017 tentang penetapan upah minimum regional di Jawa Barat

Hermaya, Poppy (2019) Pelaksanaan pengupahan karyawan koperasi rukun batik dikaitkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep/1065/Yanbangsos/2017 tentang penetapan upah minimum regional di Jawa Barat. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (156kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (104kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (118kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (484kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (420kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (300kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (108kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (113kB) | Request a copy

Abstract

Problematika ketenagakerjaan sampai saat ini selalu memunculkan permasalahan baru, dari masalah pengupahan, perlindungan kesejahteraan dan pengawasan ketenagakerjaan. Di antara masalah tersebut salah satu yang sangat krusial adalah masalah pengupahan. Sering kali upah yang diberikan bertentangan dengan peraturan. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep/1065/Yanbangsos/2017 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota bahwa upah minimum Kabupaten Ciamis sebesar 1.604.334. Namun dalam kenyataannya di lapangan masih banyak perusahaan atau bentuk usaha lainnya yang membayar upah buruh lebih rendah dari upah minimum. Seperti pada Koperasi Rukun Batik yang karyawannya memperoleh upah lebih rendah dari UMK (Upah Minimum Kabupaten). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengupahan Karyawan Koperasi Rukun Batik, untuk mengetahui kendala-kendala dalam menerapkan ketentuan pengupahan sesuai dengan UMK, dan untuk mengetahui upaya dalam pelaksanaan pengupahan di bawah upah minimum. Kerangka pemikiran yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan dan Teori Perlindungan sedangkan dalam peraturan perundang-undangan teori yang digunakan adalah Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1601 KUHPerdata dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep/1065/Yanbangsos/2017. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriftif analisis yaitu dengan menggambarkan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan. Subjek penelitian adalah Koperasi Rukun Batik. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan. Pada tahap akhir akan dilakukan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pemberian upah pada Karyawan Koperasi Rukun Batik belum sesuai dengan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten. Terdapat kendala dalam pemberian upah salah satunya adalah faktor keuangan (modal) yang terbatas yang dimiliki oleh Koperasi Rukun Batik dan lemahnya kesadaran hukum pekerja. Adapun upaya yang harus dilakukan oleh pihak pengusaha dan pekerja adalah dengan cara melakukan penangguhan upah dan melakukan sosialisasi, pelatihan kerja, dan pengawasan kepada para pekerja dan pengusaha mengenai aspek-aspek hukum ketenagakerjaan.

Actions (login required)

View Item