Pengembalian harga sitaan korupsi oleh kejaksaan tinggi DKI Jakarta kepada terdakwa yang dihubungkan dengan Pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Adiyana, Haikal Agung (2017) Pengembalian harga sitaan korupsi oleh kejaksaan tinggi DKI Jakarta kepada terdakwa yang dihubungkan dengan Pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1-COVER.pdf Download (203kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (194kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (295kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (613kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (492kB)
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (493kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (198kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (405kB)

Abstract

Kejaksaan mempunyai tugas pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan untuk kepentingan itu didasarkan atas kutipan putusan hakim. Selain itu jaksa sebagai penuntut umum pada setiap kejaksaan juga pempunyai tugas melaksanakan penetapan hakim pidana. Dan salah satunya yaitu mengenai penetapan hakim pada Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang pengembalian harta sitaan terhadap kasus pengembalian harta sitaan korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tentang pelaksanaan, kendala dan upaya pengembalian harta sitaan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Lawrence M. Friedman yang mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (Legal structure), substansi hukum (Legal Substance), dan budaya hukum (Legal Culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat serta penerapan pasal Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deksriptif analitis yaitu memberikan gambaran dan uraian secara menyeluruh dan sistematis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif artinya dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data yang diperoleh di lapangan. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, kemudian data yang didapatan dianalisis secara kualitatif, Berdasarkan hasil penelitan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ketentuan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masih belum efektif mengingat kendala-kendala yang dihadapi pihak kejaksaan begitu banyak, jaksa harus segera mengembalikan harta sitaan kepada orang yang disebutkan dalan isi petikan putusan. Sesuai dengan undang-undang yang mengatur pelaksanaan pengembalian barang bukti. Kendala yang dihadapi yaitu terbatasnya sumber daya manusia di kejaksaan serta tidak berjalan lancarnya suatu prosedur dan faktor dari pihak-pihak yang mempunyai hak dalam penerimaan pengembalian harta sitaan. Adapun upaya yang dilakukan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yaitu meningkatkan sistem aturan baru di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan peningkatan profesionalitas kerja tiap-tiap individu dari pihak kejaksaan yang bertanggung jawab dalam pengembalian harta sitaan korupsi serta melakukan hubungan komunikasi yang baik, antara Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang bertanggung jawab dalam pengembalian harta sitaan korupsi dengan orang yang berhak dalam penerimaan harta sitaan korupsi.

Actions (login required)

View Item