Tinjauan konsep maslahah terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial pasal 50 ayat 1b

Maulina, Dina (2017) Tinjauan konsep maslahah terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial pasal 50 ayat 1b. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (105kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (69kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (75kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (731kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (709kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (824kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (249kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (536kB)

Abstract

Memberi adalah perbuatan baik yang mana Allah SWT., akan membalas perbuatan baik tersebut dengan balasan yang baik pula. Dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki, dengan memberi pula dapat membersihkan harta. Di dalam PERDA Nomor 10 Tahun 2012 terdapat larangan memberi sekalipun sekilas bertentangan dengan konsep umum tentang hukum memberi, namun tentu aturan dibuat ditujukan untuk kemaslahatan. Karena sebuah hukum tentu harus memunculkan kemaslahatan bagi masyarakatnya sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Bagaimana hukum memberi menurut pandangan hukum Islam; (2) bagaimana hukum memberi menurut Peraturan Daerah; (3) bagaimana kaitannya hukum yang terdapat dalam hukum Islam dan Peraturan Daerah terhadap hukum memberi kepada pengemis. Memberi merupakan amalan yang baik jika dilaksanakan. Dengan memberi akan timbul rasa tolong menolong antar sesama manusia, dan dapat memberika kehidupan yang lebih baik kepada orang yang tidak mampu. Dalam hukum Islam memberi ada perbuatan yang sangat baik, sedangkan dalam peraturan daerah memberi itu dilarang. Metode penelitian yang digunakan disini adalah metode penelitian deskriptif analitik, dengan metode ini penulis menggambarkan larangan memberi kepada pengemis yang terdapat pada PERDA no 10 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kemudian menganalisisnya dengan menggunakan konsep maslahah. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitan ini adalah normative yuridis. Adapun sumber primer dari penelitian ini yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sementara sumber data sekunder adalah kitab-kitab, undang-undang dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah (1) hukum memberi dalam Islam adalah perbuatan baik, namun Islam mengajarkan agar memberi kepada orang yang tepat, sehingga tidak akan timbul generasi yang menjadikan mengemis sebagai profesinya. (2) ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinisi Jawa Barat No 10 tahun 2012 tentang larangan memberi bersesuaian dengan konsep maslahah karena: a) peraturan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk memaslahatkan rakyatnya. b) hukum ini dibuat untuk kepentingan umum, dan menghilangkan kepentingan individu. (3) dapat disimpulkan bahwa Peraturan yang ada dalam Perda ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Islam. Karna walau dalam Islam memberi itu perbuatan yang baik, namun dengan kita memberi seseorang dengan percuma tanpa orang yang diberi melakukan usaha, maka nantinya, apa yang diberikan itu bisa menjadikan seseorang memiliki mental peminta-minta maka itu akan menyebabkan masalah. Sehingga dengan adanya hukum ini, maka akan timbul kemaslahatan bagi masyarakat umum di Provinsi Jawa Barat sendiri dari pada kemaslahatan individu. Peraturan ini termasuk maslahah mursalah.

Actions (login required)

View Item