Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pemalsuan mata uang dalam undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang

Nurhilman, Esa As'ad (2019) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pemalsuan mata uang dalam undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (144kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (240kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar Isi.pdf Download (199kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab 1.pdf Download (418kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (442kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (416kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (232kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (258kB) | Request a copy

Abstract

Uang merupakan alat pembayaran yang sah (uang kertas dan uang logam) dalam perekonomian sebuah negara mempunyai beberapa fungsi yang sangat penting yaitu seebagai alat penukar atau alat pembayaran dan pengukur harga. Sehinga dapat dikatakan uang merupakan alat utama dalam sebuah perekonomian. Tanpa uang perekonomian suatu negara akan lumpuh bahkan tidak dapat dilaksanakan. Transaksi-transaksi ekonomi tidak dapat terjadi tanpa kehadiran uang. Gagalnya pelaksanaan transaksi-transaksi perekonomian akan menggagalkan tujuan bernegara yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Mengingat akan peranan uang yang sangat penting maka uang tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga sulit untuk ditiru atau dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, namun seiring berkembangnya zaman berkembang pula tindakan kejahatan mengenai uang salah satunya yaitu pemalsuan mata uang. Pemalsuan mata uang adalah suatu tindak pidana dalam hal membuat uang yang sudah ada dengan cara menghapus, mengubah atau menambah tulisan, gambar ataupun warna atau mengurangi bahan mata uang sehingga lain dari uang semula (aslinya). Tindak pidana pemalsuan mata uang terdapat dalam Undag-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Memahami saknsi tindak pidana pemalsuan mata uang dalam hukum positif. 2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pemalsuan mata uang. 3. Untuk mengetahui relevansi hukum positif dengan hukum pidan Islam tentang sanksi tindak pidana pemalsuan mata uang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Book Survey (penelitian kepustakaan), yaitu suatu metode untuk meneliti dokumen, menganalisis aturan-aturan dan keputusan-keputusan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari : Data primer dan Data sekunder. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sankti tindak pidana pemalsuan mata uang dalam UU No7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 36 ayat (1) Sanksi bagi pelaku pemalsuan mata uang adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000.,00 (sepuluh miliyar rupiah).Dalam hukum pidana Islam sanksi bagi tindak pidana pemalsuan mata uang adalah jarimah ta’zir yang pelakunya diancam hukuman maksimal seperti hukuan mati, jika kejahatanya sangat merugikan masyarakat atau negara. Dapat juga pelaku dijatuhi hukuman jilid atau penjara pada waktu tertentu, jika kualitas kejahatannya tidak terlalu berat. Sedangkan relevansi sanksi tindak pidana pemalsuan mata uang menurut hukum positif dan hukum pidana Islam sangatlah relevan dengan sanksi ta’zir yang menghendaki pidana penjara sesuai dengan tingkat akibat dari kejahatannya.

Actions (login required)

View Item