Pelaksanaan pasal 2 ayat (1) undang-undang no. 12 tahun 1951 jo. pasal 170 KUHP yang dilakukan oleh pelajar : Studi kasus POLRESTA Bogor Tahun 2015-2018

Buana, Rizky Lazuardi (2019) Pelaksanaan pasal 2 ayat (1) undang-undang no. 12 tahun 1951 jo. pasal 170 KUHP yang dilakukan oleh pelajar : Studi kasus POLRESTA Bogor Tahun 2015-2018. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (102kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (106kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi(1).pdf Download (109kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (594kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (692kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (564kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (136kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (139kB) | Request a copy

Abstract

Kepemilikan senjata tajam dan kekerasan oleh pelajar sudah marak terjadi di Kota Bogor, hal itu disebabkan oleh berbagai faktor. Permasalahan hukum yang semakin berkembang ini perlu segera diatasi dan diselesaikan. Kecenderungan meningkatnya pelanggaran baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran ketentuan Undang-undang oleh pelaku-pelaku usia muda atau dengan kata lain meningkatnya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak sudah mengarah kepada tindakan kriminal,karena hal itu mendorong kita untuk lebih banyak memberi perhatian akan penanggulangan serta penanganannya. Peningkatan tindak pidana dengan menggunakan senjata tajam dengan kekerasan, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 LN Nomor 78/1951 dan Pasal 170 KUHP sebagai bentuk usaha preventif dalam mencegah atau mengurangi kepemilikan serta penggunaan senjata tajam dan kekerasan dalam suatu kejahatan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 LN Nomor 78/1951 ini selain mengatur mengenai senjata api dan bahan peledak juga di dalamnya mengatur mengenai masalah senjata tajam dan Pasal 170 KUHP mengatur tentang tindak pidana kekerasan. Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar di Polsresta Bogor Kota. (2) Untuk mengetahui upaya dan kendala dalam pelaksaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 170 KUHP terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dengan senjata tajam yang dilakukam oleh pelajar. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris mengenai yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang ada, juga melihat kenyataan-kenyataan dan penerapan-penerapan kaidah hukum tersebut dalam masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis adalah penelitian yang menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan penelitian. Adapun masalah yang diteliti mengenai Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar di Polesta Bogor Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Upaya Kepolisian dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dengan senjata tajam yang dilakukan oleh pelajar di Wilayah Hukum Polresta Bogor Kota masih belum maksimal, dan tidak sesusai dengan Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 Jo. 170 KUHP yang mengharuskan menghukum pelaku tindak pidana kekerasan dengan senjata tajam yang dilakukan oleh pelajar. (2). Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 170 KUHP hukum bagi pelaku senjata tajam yang dilakukan oleh pelajar diantaranya (a). Sumber daya manusia di Unit SATRESKRIM Polresta Bogor Kota hanya ada enam orang personil dan satu orang kepala unit. Menurut narasumber jumlah personel ini tidak mencukupi, narasumber menyatakan bahwa jumlah tersebut sebenarnya telah sesuai untuk menangani kasus-kasus kekerasan dengan senjata tajam. Namun, seringkali tenaga penyidik pada unit tersebut diperbantukan pula untuk menangani tindak kriminal umum lainnya. Hal ini mengakibatkan kurang optimalnya penyidikan kasus. (b). Minimnya laporan dari masyarakat ketika ada kejadian karena kesadaran hukum masyarakat yang kurang sehingga peran masyarkat masih lemah dalam upaya pelaksanaan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Jo. 170 KUHP terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar. Kata Kunci: Undang-Undang Darurat, Anak, Senjata Tajam,

Actions (login required)

View Item