Kekuasaan negara atas pengelolaan migas menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan migas di Indonesia

Habibullah, Eka Sakti (2019) Kekuasaan negara atas pengelolaan migas menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan migas di Indonesia. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (400kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (891kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (476kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab 1.pdf Download (953kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (920kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (308kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (480kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftar pusta.pdf Restricted to Registered users only Download (594kB) | Request a copy

Abstract

Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas menegaskan kekuasaan Negara melalui pemerintah dalam meningkatkan produktifitas sektor migas. Orientasi regulasi tersebut untuk mengoptimalkan potensi migas sesuai amanat konstitusi dalam rangka memakmurkan dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, sebagai mana pandangan pakar hukum Islam dalam fikih pertambangan. Namun realitas sektor migas sampai saat ini belum cukup membuktikan harapan secara konstitusional. Peneliti mengangkat tentang kekuasaan Negara terhadap migas dalam pengelolaannya dalam prespektif fiqih pertambangan. Penelitian ini bertujuan: menggali teori dan konsep penguasaan (kepemilikan) negara menurut hukum Islam dan perundang-undangan nasional terkait sumber daya migas; menganalisa secara komparatif tentang penguasaan (kepemilikan) negara terhadap migas menurut pendekatan fikih pertambangan dan peraturan perundang-undangan; menganalisa pola kontrak kerjasama migas yang pernah ada dan atau yang masih berlaku; menganalisa kelayakan fikih pertambangan sebagai rujukan dalam perubahan undang undang migas kedepannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif legal formal dengan jenis library research dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder dengan pendekatan komparasi hukum. Pada grand theory menggunakan teori “negara hukum”, sedangkan pada tatanan middle theory menggunakan teori “perbandingan hukum”, dan teori “kepastian hukum” serta teori “al maslahah” sebagai apllied theory atau teori terapan. Data yang digunakan dari literlatur kepustakaan dan regulasi perundang undangan dan kajian fiqih pertambangan. Hasil penelitian menunjuk ada sisi persamaan dan perbedaan antara peraturan perundang undangan tentang migas dan fiqih pertambangan dalam mengartikulasi kekuasaan negara terhadap migas ditinjau dari postulat postulat dan kaidah kaidah ushul fiqih.Implementasi kekuasaan negara terhadap sumber daya strategis seperti migas sesungguhnya dapat memberikan manfaat besar terhadap kesejahteraan seluruh rakyat. Begitu pula para fuqaha banyak menggali dalam kajian fiqih pertambangan (ma’adin) terkait dengan tema ini. Sehingga peneliti mengkomparasi bagaimanakah konsep kekuasaan negara terhadap sumber daya migas menurut regulasi di indonesia dan fiqih pertambangan. Peneliti menganalisa tentang kekuasaan / kepemilikan pertambangan serta model akad akad pertambangan dalam dua prespektif tadi (regulasi dan fiqih pertambangan) dan menggali sisi persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Sehingga kajian fikih pertambangan dapat menjadi rujukan dalam pembuatan undang undang migas dimasa yang akan datang.

Actions (login required)

View Item