Sanksi tindak pidana pencabutan hak politik bagi koruptor menurut UU RI No 31 Pasal 18 Ayat 1 Huruf d Tindak Pidana Korupsi Persfektif Hukum Pidana Islam: Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Machilie, Jalalludin (2019) Sanksi tindak pidana pencabutan hak politik bagi koruptor menurut UU RI No 31 Pasal 18 Ayat 1 Huruf d Tindak Pidana Korupsi Persfektif Hukum Pidana Islam: Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (119kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (193kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (252kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (624kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (782kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (672kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (351kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (384kB) | Request a copy

Abstract

Pemberatan pidana berupa pidana Tambahan pada pasal 10 KUHP dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), jika dalam tinjauan Hukum pidana Islam yaitu korupsi sebagai jarimah ta’zir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: Untuk Mengetahui kriteria Pencabutan Hak Politik bagi pelaku Jarimah Korupsi dalam UU NO 31 Pasal 18 Ayat 1 Hurup D menurut Hukum Pidana Islam. Untuk mengetahui Implikasi Pencabutan hak Politik terhadap sistem pemidanaan. Untuk Mengetahui analisa UU 31 pasal 18 ayat 1 dalam kontruksi hukum pidana islam sebagaimana undang-undang tipikor. Penjatuhan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 10 huruf b angka 1 KUHP Pidana. Hal ini dimaksudkan agar seseorang yang telah di vonis bersalah tidak lagi diberi kesempatan untuk memegang jabatan publik yang rentan terhadap perbuatan Korupsi. Terdapat tiga asas dalam teori relatif yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu: 1). Preventif 2). Detterence 3). Reformatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisis serta menyusun dari berbagai literature dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan sanksi hukum mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dan berkaitannya dengan hukum pidana Islam. Hasil dari penelitia ini yaitu, Sanksi Tindak Pidana Pencabutan Hak Politik Bagi Koruptor Menurut UU RI No 31 Pasal 18 Ayat 1 Huruf (D) Tindak Pidana Korupsi Persfektif Hukum Pidana Islam yaitu korupsi sebagai jarimah ta’zir yang meliputi 4 konsep islam diantaranya Ghulul, Risywah Khianat dan Sariqoh. Adapun sanksi jarimah hak politik yang dapat dijatuhkan dari yang terendah sampai paling berat tergantung penguasa (hakim) yang berwenang, tinjauan hukum Pidana islam terhadap formula hukum bagi bagi koruptor adalah perumusan kembali sanksi yang diterapkan kepada pelaku tindak pidan korupsi dari yang terendah seperti denda sampai yang terberat. Dalam konteks skripsi ini sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi pencabutan hak politik karena perbuatan mereka melawan hukum dan masuk dalam kategori khianat terhadap amanah yang diembannya sebagai pemimpin, supaya tidak dapat dipilih kembali dikarenakan takut tidak bisa menjaga amanah yang diberikan kepadanya.

Actions (login required)

View Item