Hukum wakaf tunai menurut undang - undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan implementasinya dalam memajukan kesejahteraan umum pada Pusbang wakaf Daarut Tauhid Bandung

Yunus, Dede Ropik (2019) Hukum wakaf tunai menurut undang - undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan implementasinya dalam memajukan kesejahteraan umum pada Pusbang wakaf Daarut Tauhid Bandung. Doktoral thesis, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Cover 1.pdf Download (144kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) Disertasi Dede Ropik_14 Desember Selesai_baru-5-7_Abstrak.pdf Download (651kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) Disertasi Dede Ropik_14 Desember Selesai_baru-16-18_daftar Isi.pdf Download (330kB) | Preview
	Text (BAB I) Disertasi Dede Ropik_14 Desember Selesai_baru-19-41_BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (717kB)
	Text (BAB II) Disertasi Dede Ropik_14 Desember Selesai_baru-42-102_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB III) Disertasi Dede Ropik_14 Desember Selesai_baru-103-172_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (399kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Dafrar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (282kB)

Abstract

Pemerintah belum secara penuh berhasil menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, padahal wakaf merupakan instrument potensial dalam ekonomi Islam untuk meningkatkan kesejahtraan umat dan mengatasi masalah kemiskinan, salah satu yang telah mengembangkan potensi wakaf tunai dalam penuntasan kemiskinan dan kesejahtraan umat ialah Pusbang Daarut Tauhiid, Bandung sebagai pengelola dana wakaf tunai setelah adanya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, dengan penerimaan dana yang besar. Berlatar belakang masalah di atas, disertasi ini menjawab beberapa pertanyaan : 1) bagaimana hukum wakaf tunai dalam perkembangan filosofi hukum Islam dan politik; 2) bagaimana implementasi hukum wakaf tunai menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam upaya memajukan kesejahtraan umum pada pusbang wakaf Daarut Tauhiid; 3) bagaiamana sinkronisasi dan kontribusi pelaksanaan wakaf tunai menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam upaya pengentasan kemsikinan pada Pusbang Wakaf Daarut Tauhiid Bandung. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif-analisis. Berbentuk kualitatif, yakni berupaya menghimpun data, mengolah dan menganalisanya secara kualitatif. Sedangkan kerangka teori yang digunakan adalah teori utama (grand theory): Maqa>s}i>d Al-Shari>’ah, teori menengah (midle theory) al-maslahah: dan teori aplikasi (applicative theory): teori keadilan. Hasil dari Penelitian ini ialah: Pertama, Hukum wakaf tunai merupakan konsep baru hukum wakaf di Indonesia sejak disahkan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, dari pengelolaan wakaf benda tidak bergerak pada benda yang bergerak. Adanya wakaf tunai merupakan respon terhadap kondisi hari ini bagaimana wakaf menjadi produktif untuk tujuan kepentingan umat,yang sesuai dengan maqa>s{i al-Shari>’ah, yang dilegalisasikan dalam kebijakan politik. Kedua, implementasi Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf di Pusbang DT telah dilaksanakan terbukti dari adanya akta notaris, serta upaya memajukan kesejahtraan umum, dalam pengentasan kemiskinan ditinjau dari kultural dan struktural. Secara struktural Pusbang Daarut Tauhiid memprioritaskan terhadap pendidikan dan pelatihan. Asepk pendidikan dilakukan dengan membangun Asrama Tahfidz, wakaf Al-Qur’an plus, wakaf sadar pendidikan, wakaf Graha Daarut Tarbiyyah. Adapun secara kultural yakni membangun mesjid 3 in 1 (three in one), Wakaf Graha Daarut Tarbiyyah. Ketiga, sinkronisasi pelaksanaan dan pengelolaan wakaf tunai pada Pusbang Wakaf telah sesuai/ sinkorn dengan peraturan perundang-undangan, namun terdapat beberapa hal yang belum terimplementasi. Adanya Pusbang Daarut Tauhiid memberikan kontribusi kesejahtraan umum yang berfokus kepada pendidikan dan pelatihan, serta memberikan asepk ekonomi kepada pemerintah.

Actions (login required)

View Item