Tinjauan yuridis penentuan Locus Delicti oleh kepolisian dalam pemeriksaan kejahatan Cyber Crime

Nenden, Eneng (2020) Tinjauan yuridis penentuan Locus Delicti oleh kepolisian dalam pemeriksaan kejahatan Cyber Crime. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (31kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (71kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI (1).pdf Download (107kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB 1 logo .pdf Download (231kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II logo.pdf Restricted to Registered users only Download (330kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III logo.pdf Restricted to Registered users only Download (315kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV logo.pdf Restricted to Registered users only Download (322kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V logo.pdf Restricted to Registered users only Download (122kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (132kB) | Request a copy

Abstract

Fenomena kejahatan cyber crime saat ini makin banyak terjadi, sampai saat ini dalam penanganannya kasus cyber crime masih menggunakan KUHP dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam perkembangan penerapannya terjadi polemik dalam menerapkan hukum pidana pada kejahatan cyber crime khususnya mengenai penentuan locus delicti yang nantinya diperlukan oleh kepolisian dalam melakukan pemeriksaan kejahatanya itu penyidikan dan penyelidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan locus delicti dalam kejahatan cyber crime, dampak hukum terhadap penentuan locus delicti dalam pemerikaan kejahatan cyber crime oleh kepolisian dan kendala yang dihadapi kepolisian dalam menentukan locus delicti dalam pemeriksaan kejahatan cyber crime. Penelitian ini dilakukan dengan metode kepustakaan dengan cara menganalisis, menginterprestasikan dengan pendekatan Yuridis Normatif terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penulisan Tesis ini menggunakan Kerangka teoritis yaitu Teori Negara Hukum dan Teori Kewenangan. Sedangkan kerangka konseptualnya adalah penentuan hukum pidana yang berlaku berkaitan dengan penentuan locus delicti Hasil penelitian menunjukan bahwa Penentuan kewenangan pihak kepolisian dalam menentukan locus delicti dalam tindak pidana cyber crime di dasarkan pada beberapa hal sebagai berikut yaitu instrument peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, perbuatan materil dan akibat. Adapun dampak hukum penentuan locus delicti yang pada proses penegakan hukum pidana pada dasarnya terkait dengan keberlakuan hukum pidana formil, yakni saat ini yang berlaku adalah undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP) dan kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam penentuan locus delicti yaitu susahnya ketika memvalidasi alat bukti waktu yang dibutuhkan lumayan lama karena satu alat bukti saja bisa memakan waktu kurang lebih satu bulan,disamping itu juga kemampuan para penegak hukum (SDM) dibidang teknologi informasi dan komunikasi yang masih kurang dalam pemahaman cara menggunakannya.

Actions (login required)

View Item