Penerapan pasal 263 kuhp dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat izin mengemudi: Studi kasus putusan nomor: 262/Pid.B/2016/PN.Bdg

Fauzan, Agfi Jundhi (2017) Penerapan pasal 263 kuhp dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat izin mengemudi: Studi kasus putusan nomor: 262/Pid.B/2016/PN.Bdg. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (157kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (148kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (271kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (293kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (351kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (162kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (162kB)

Abstract

Pemalsuan surat dapat meresahkan masyarakat, salah satunya adalah yang terjadi di Kota Bandung. Telah terjadi kasus pemalsuan Surat Ijin Mengemudi (SIM) atas nama NS yang berujung di Pengadilan Negeri Kota Bandung Kelas IA Khusus, terdakwa diketahui menggunakan SIM palsu berawal dari operasi gabungan yang dilakukan oleh anggota Satuan Lalu Lintas Polrestabes Kota Bandung dan Dinas Perhubungan Kota Bandung, dan diketahui bahwa NS dengan sengaja memalsukan atau menggunakan SIM palsu. Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, dari Pasal 263 s/d 276. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pasal 263 terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat izin mengemudi dalam Putusan Nomor: 262/Pid.B/2016/PN.BDG dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Penelitian ini berawal dari pandangan monistis, yaitu suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman bahwa pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah mencakup perbuatan yang dilarang (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (criminal responsibility). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kepustakaan (library research). Pengumpulan data pustaka diperoleh dari sebagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, yaitu dari Putusan Hakim Nomor: 262/Pid.B/2016/PN.BDG, buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Data akan dianalisa secara kualitatif dengan mempelajari berbagai literatur buku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) masih menggunakan peraturan secara umum yang tertuang di dalam KUHP yaitu Bab XII tentang memalsukan surat-surat di dalam Pasal 263 KUHP. Artinya bahwa tidak adanya peraturan secara khusus di dalam undang-undang yang mengatur tentang pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM). Penerapan pasal 263 terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat izin mengemudi dalam putusan nomor: 262/Pid.B/2016/PN.BDG telah sesuai, namun Jaksa Penuntut Umum harus lebih teliti dalam memberikan dakwaan terkait Pasal 263 atat (1) atau ayat (2). Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pemalsuan surat izin mengemudi dalam putusan nomor: 262/Pid.B/2016/PN.BDG, hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat” dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, penulis menilai terlalu kecil sehingga tidak dapat memberikan efek jera terhadap terdakwa yang dikhawatirkan nantinya terdakwa akan mengulangi perbuatannya akan memberikan ketidakpastian hukum di dalam proses tata cara pengeluaran SIM oleh pihak yang berwenang sebagaimana mestinya. Hakim hanya mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa meresahakan masyarakat, padahal selain meresahkan masyarakat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan suatu kerugian.

Actions (login required)

View Item