Pelanggaran HAM terhadap pelaksanaan sistem zonasi SMA dan SMK dalam Permendikbud No 51 tahun 2018 di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Kantor Cabang Dinas Wilayah VII Kota Bandung

Gumelar, Galuh (2020) Pelanggaran HAM terhadap pelaksanaan sistem zonasi SMA dan SMK dalam Permendikbud No 51 tahun 2018 di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Kantor Cabang Dinas Wilayah VII Kota Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (73kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (28kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (53kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (211kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (265kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (173kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (31kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (445kB) | Request a copy

Abstract

Sistem zonasi pendidikan merupakan salah satu aturan dalam Permendikbud No 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan, peraturan tersebut dibuat untuk menciptakan ketertiban dalam pelaksanaan pendidikan. Namun dalam pelaksanaannya peraturan tersebut juga melanggar Hak Asasi Manusia perihal Hak Atas Pendidikan bagi masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1). Dikarenakan dalam pelaksanaan sistem zonasi ini, banyak sekali calon siswa SMA/ SMK tidak bisa mendaftarkan diri ke sekolah negeri karena belum meratanya pembangunan sekolah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peraturan Sistem Zonasi SMA dan SMK dari Kemendikbud dalam menjamin hak pendidikan warga Kota Bandung ; Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Sistem Zonasi SMA dan SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Kantor Cabang Dinas Wilayah VII ; dan Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat kantor cabang Dinas Wilayah VII dalam menghadapi kendala dalam sistem zonasi SMA dan SMK. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta- fakta untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris artinya dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data yang diperoleh di lapangan. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, data yang dihasilkan adalah pengamatan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem Zonasi SMA/ SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Kantor Cabang Dinas Wilayah VII yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan hal- hal sebagai berikut. Pertama pelaksanaan sistem zonasi SMA/ SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Kantor Cabang Dinas Wilayah VII dalam penelitian ini belum bisa memenuhi hak atas pendidikan warga kota Bandung. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Kantor Cabang Dinas Wilayah VII adalah harga tanah di kota Bandung yang mahal, penolakan dari forum sekolah swasta, dan kurang pemahaman dari para masyarakat khsusnya calon siswa SMA/ SMK beserta orang tua murid yang ingin mendaftarkan anaknya ke SMA/ SMK terkait pelaksanaan sistem zonasi, upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat kantor cabang Wilayah VII adalah dengan melakukan sosialisasi yang lebih masif kepada guru, siswa kelas tiga SMP, dan orang tua murid kelas tiga SMP dalam pembahasan sistem zonasi PPDB SMA/ SMK agar tidak ada lagi kekeliruan dan lebih paham tentang teknis pelaksanaannya. Kemudian upaya selanjutnya adalah berusaha melakukan pengajuan pembangunan sekolah di wilayah kecamatan yang belum memiliki sekolah negeri.

Actions (login required)

View Item