Pemenuhan hak pejalan kaki di Kabupaten Sumedang dihubungkan dengan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Rahmat, Agnis Fitria (2020) Pemenuhan hak pejalan kaki di Kabupaten Sumedang dihubungkan dengan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (61kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (115kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (118kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (306kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (486kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (278kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (120kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB) | Request a copy

Abstract

Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. Kemudian pada Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa penyediaan fasilias pendukung diselenggarakan oleh Pemerintah untuk jalan nasional, Pemerintah provinsi untuk jalan provinsi, Pemerintah kabupaten untuk jalan kabupaten dan jalan desa, Pemerintah kota untuk jalan kota, dan badan usaha jalan tol untuk jalan tol. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak pejalan kaki di Kabupaten Sumedang, dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam melaksanakan pemenuhan hak pejalan kaki di Kabupaten Sumedang, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah terhadap pemenuhan hak pejalan kaki di Kabupaten Sumedang sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara memberikan gambaran mengenai fakta-fakta pelaksanaan Pasal 45 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan di lapangan bahwa aturan tersebut belum dilaksanakan dengan baik, dengan pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Adapun dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain, studi dokumen, penelitian lapangan, observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang dapat dikelola. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemenuhan hak pejalan kaki di Kabupaten Sumedang belum terpenuhi secara optimal, karena penegakan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang belum dilaksanakan, Pemerintah dalam hal ini yaitu Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional telah berupaya memenuhi hak pejalan kaki dengan menyediakan beberapa fasilitas pejalan kaki, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang ikut membantu dalam penyediaan fasilitas trotoar di salah satu jalan nasional di wilayah administratif Kabupaten Sumedang, akan tetapi upaya tersebut masih perlu ditingkatkan.

Actions (login required)

View Item