Penyerapan anggaran di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tahun anggaran 2015

Octaviani S., Tiara (2017) Penyerapan anggaran di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tahun anggaran 2015. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (20kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (869kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi.pdf Download (863kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_Bab1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_Bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB III) 6_Bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (971kB)
	Text (BAB IV) 7_Bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB V) 8_Bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (883kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_Daftar Pustaka.pdf Download (933kB) | Preview

Abstract

Pada dasarnya pengeluaran pemerintah bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Oleh karena itu diperlukan proses penyerapan anggaran belanja negara yang dinamis dan terjadwal guna mempercepat proses pembangunan dan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi. Selama tahun 2015 pelaksanaan program dan kegiatan DPKAD Kota Bandung dianggarkan melalui APBD Daerah Kota Bandung dengan total nilai Belanja Langsung sebesar Rp. 355.556.615.134,00, sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 132.232.281.440,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 37,19 % dengan demikian dapat dikatakan penyerapan realisasi anggaran DPKAD masih belum sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriftip dan menggunakan analisis dari Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian didapatkan jawaban bahwa rendahnya penyerapan anggaran yang terjadi di DPKAD Kota Bandung disebabkan oleh pelaksanaan program khususnya program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang menyerap anggaran hingga 92,14 % dari seluruh anggaran belanja langsung yang tidak dapat dilaksanakan. Penyerapan yang rendah di DPKAD disebabkan kurangnya kelengkapan dokumen kepemilikan tanah, tidak tercapainya kesepakatan harga dengan masyarakat pemilik lahan, belum lengkapnya bukti kepemilikan tanah milik masyarakat, belum optimalnya pemahaman SDM pengelola keuangan dan aset SKPD terhadap regulasi pengelolaan keuangan dan aset daerah, belum optimalnya sistem informasi pengelolaan aset/barang daerah.

Actions (login required)

View Item