Respon Nahdaltul Ulama terhadap kebijakan asas tunggal Pancasila pada tahun 1980-1985

Nurhaeni, Lia (2020) Respon Nahdaltul Ulama terhadap kebijakan asas tunggal Pancasila pada tahun 1980-1985. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (168kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (162kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (275kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB 1.pdf Download (589kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (590kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (491kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (271kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (404kB) | Request a copy

Abstract

Asas tunggal atau pancasila lahir pada 1 juni 1945 dalam sidang BPUPKI oleh Soekarno. Namun setelah masuknya pemerintahan Orde Baru, asas tunggal ini menjadi kebijakan monolotik. Suatu kebijakan yang memegang semua elemen kekuatan tanpa kecuali. Tujuan dari kebijakan asas tunggal ini yaitu untuk stabilitas politik dan ekonomi negara karna pada saat itu adanya bentrok antar pendukung ormas maka Soeharto menegasksan bagaimana pentingnya setiap kekuatan sosial politik menerima asas tunggal pancasila agar negara indonesia ini terhindar dari paham atau ideologi komunis dan Islam radikal. Dengan dikeluarkan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat. Dalam kebijakan ini maka Presiden Soeharto mengharuskan semua organisasi politik atau social kemasyarakatan mengganti asas organisasinya dengan Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon Nahdlatul Ulama dalam menghadapi kebijakan asas tunggal pancasila yang diberlakukan oleh Presiden Soeharto. Rumusan masalah dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu; Pertama, apa latar belakang pemberlakuan asas tunggal Pancasila yang ditetapkan rezim Orde Baru. Kedua, bagaimana Respon Nahdatul Ulama terhadap pemberlakuan Asas Tunggal. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah; (1) Untuk Mengetahui latar belakang pemberlakuan asas tunggal Pancasila. (2) Untuk mengetahui respon Nahdatul Ulama terhadap pemberlakuan Asas Tunggal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yaitu memaparkan fakta sejarah yang berhasil dihimpun dengan melakukan tahapan metode penelitian sejarah, yang meliputi tahapan heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya berbagai reaksi terhadap kebijakan pemerintah tersebut datang dari berbagai individu muslim dan organisasi sosial, salah satunya Nahdlatul Ulama. Isu adanya kebijakan Pancasila sebagai satu-satunya asas menjadi sebuah perdebatan. Pada saat itu terjadi perseteruan antara kubu Cipete (kubu politisi) vs Situbondo (kubu ulama), keduanya bermaksud menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas). Kubu Situbondo memiliki kesempatan yang lebih baik untuk membuat seluruh anggota menuruti tuntutan pemerintah. Hal ini diperkuat oleh dukungan pemerintah yang memberikan sepenuhnya kepada kubu Situbondo untuk mengadakan Munas. NU memutuskan menerima Pancasila berdasarkan tiga pertimbangan yaitu Pertama, Menganut pendirian bahwa Islam adalah agama fitriah, Kedua, konsep ketuhanan Pancasila dinilai mencerminkan tauhid menurut keimanan Islam. Ketiga, dari sudut sejarah bahwa dengan cara mereka sendiri turut berjuang merebut kemerdekaan sebagai kewajiban keagamaan. Munas Alim Ulama tahun 1983 di Situbondo memutuskan memantapkan Pancasila sebagai asas organisasi, penjabarannya dalam Anggaran Dasar serta deklarasi hubungan Pancasila dan Islam. Pada Muktamar NU yang ke-27 tahun 1984 di Situbondo diputuskan bawha Nahdlatul Ulama menerima asas tunggal Pancasila. Sebagai implementasi penerimaan satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka asas berubah dari Islam menjadi Pancasila.

Actions (login required)

View Item