Dewi, Selvy Ratna (2020) Sanksi dan hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika menurut Pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
1_cover.pdf Download (104kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf Download (38kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf Download (77kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
4_bab1.pdf Download (799kB) | Preview |
|
Text (BAB II)
5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
||
Text (BAB III)
6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
||
Text (BAB IV)
7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (369kB) | Request a copy |
||
Text (DAFTAR PUSTAKA)
8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (490kB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian ini dilatar belakangi bahwa dengan tidak adanya Pusat Rehabilitasi di BNN Provinsi Aceh memberikan dampak yang sangat besar, dimana menimbulkan permasalahan yang baru terhadap penyalahguna narkotika, penyalahguna yang dititipkan kepada orang tua atau keluarga, melakukan pengulangan perbuatannya tersebut bahkan ada yang melarikan diri dari wilayah Hukum Provinsi Aceh. Selain itu muncul permasalahan dimana keadilan bagi penyalahguna narkotika yang seharusnya direhabilitasi harus masih menunggu panggilan untuk direhabilitasi sehingga lebel tersangka penyalahguna tetap melekat sampai dipanggil dan di rehabilitasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang sanksi dan hak rehabilitasi, pertimbangan berat ringannya sanksi dan persamaan dan perbedaan sanksi dan Hak Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Menurut Pasal 127 UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini memakai teori treatment dan social defencedari C. Ray Jeffery bahwa rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti atau suatu metode pendekatan yang melihat dari faktor yuridisnya. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan. Sedangkan Teknik Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif,. Hasil penelitian ini adalah Sanksi dan hak rehabilitasi dalam Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Nakotika telah diatur secara tegas pada bab IX undang-undang tersebut, Sedangkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terdapat dalam Pasaal 69 yang menyatakan bahwa orang yang melakukan jarimah harus mendapat rehabilitasi sesuai hukum acara Jinayat. Persamaan sanksi dan hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika menurut Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sama-sama mengatur sanksi dan hak rehabilitasi pengguna narkotika, diberi sanksi pidana atau rehabilitasi. Dan perbedaannya adalah UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 127, untuk menentukan sanksi atau di rehabilitasi harus dibuktikan dan di putus oleh hakim pengadilan negeri.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | hak dan sanksi; rehabilitasi; penyalahguna narkotika |
Subjects: | Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam > Hukum Pidana Islam, Jinayat Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam > Perbandingan Hukum Pidana Islam dengan Hukum Lain Criminal Law |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum |
Depositing User: | Selvi Ratna Dewi |
Date Deposited: | 02 Sep 2020 04:54 |
Last Modified: | 02 Sep 2020 04:54 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/32785 |
Actions (login required)
View Item |