Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah Karawang terhadap petani yang mengalami kerugian gagal panen dihubungkan dengan pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 13 tahun 2017 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani

RIZKI, MUHAMAD (2019) Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah Karawang terhadap petani yang mengalami kerugian gagal panen dihubungkan dengan pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 13 tahun 2017 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Diploma thesis, UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (64kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (45kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi .pdf Download (65kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) 4_BAB 1 .pdf Download (262kB) | Preview
	Text (BAB 2) 5_BAB 2 .pdf Restricted to Registered users only Download (383kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 6_BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (242kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 7_BAB 4 .pdf Restricted to Registered users only Download (71kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (129kB) | Request a copy

Abstract

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 24 menegaskan bahwa pemerintah Daerah Kabupaten Karawang memiliki tanggung jawab terhadap petani yang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh kejadian luarbiasa seperti serangan wabah merajalela yang berdampak luas diantaranya serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dan lain-lain, dengan menghitung bantuan ganti rugi gagal panen. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Karawang sehingga petani di Kecamatan Rawamerta mengalami kerugian akibat wabah serangan wereng batang coklat.Tujuan dari penelitian adalah: (1) Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani di Kabupaten Karawang, (2) Untuk mengetahui kendala pelaksanaan Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani di Kabupaten Karawang, (3) Untuk mengetahui solusi dari pemerintah daerah Kabupaten Karawang tentang ganti rugi terhadap petani di Kecamatan Rawamerta.Pemerintah merupakan lembaga publik yang bertugas untuk mengatur segala kepentingan masyarakat, melindungi masyarakatnya supaya masyarakat itu aman dalam kesejahteraannya. Teori hukum tradisional mengajarkan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang memungkinkan masyarakat mempertahankan ketertiban dan kebebasannya. Hukum juga sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement)yang baik).Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang melukiskan suatu kejadian dan memberikan data tentang keadaan tersebut. Dalam hal ini pembahasan dititik beratkan pada penjelasan secara lebih mendalam tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik penerapannya menyangkut perlindungan hukum bagi petani di Kabupaten Karawang. Sedangkan data yang digunakan adalah jenis data bersifat kualitatif dengan dasar pendekatan Yuridis Normatifdengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemberian ganti rugi memang menjadi kewajiban dari Pemerintah Daerah karena dalam pasal 24 ayat (2) yakni untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa. Ketidak maksimalannya peran pemerintahan daerah dalam kewenangannya melaksanakan sosialisasi tentang program perlindungan petani. Adapun bantuan Pasal 24 tentang akibat kejadian luar biasa di kecamatan Rawamerta dapat diberikan akan tetapi dengan kemampuan pemerintah sesuai dengan kewajibannya menentukan besaran ganti rugi.

Actions (login required)

View Item