Sanksi terhadap pelaku tindak pidana pornografi dalam Hukum Pidana Islam: Analisis Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Nurjamilah, Desy Ulfah (2020) Sanksi terhadap pelaku tindak pidana pornografi dalam Hukum Pidana Islam: Analisis Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (215kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (357kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (107kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (516kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (720kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (469kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (271kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (108kB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana pornografi yang sering terjadi saat ini merupakan perbuatan yang dapat merusak akhlak seseorang yang dapat menyebabkan banyak dampak negatif seperti pemerkosaan, pencabulan, seks di luar nikah bahkan pembunuhan. Tindak pidana pornografi telah diatur pada Pasal 29 UU.No 44 Tahun 2008 tentang pornografi, tetapi seiring diundangkannya UUP ini maka semakin banyak pula orang yang mengakses pornografi serta menyebarkannya di media sosial. Sedangkan dalam hukum pidana Islam tindak pidana pornografi masuk ke kategori jarimah ta’zir. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008. 2) Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap ketentuan Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008. Kerangka pemikirannya menggunakan 1) teori resepsi, yaitu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Adat. Memang hukum Adat mendapat pengaruh dari hukum Islam. 2) teori receptio a contrario, yaitu dapat dikemukakan bahwa hukum pidana dalam KUHP maupun RUU-KUHP dapat berlaku bagi umat Islam apabila tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam. Namun perlu segera dikemukakan bahwa pelaksanaan hukum pidana Islam itu tentu harus dilakukan oleh ulil amri (penguasa atau para penegak hukum, misalnya Hakim melalui lembaga Peradilan). Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif analisis. Jenis data yang dipakai adalah kualitatif. Kualitatif adalah data yang berbentuk deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis. Sumber data yang dipakai adalah primer, sekunder, dan tersier. Jika ditinjau dari segi pendekatan data maka penelitian ini menggunakan cara Kajian Pustaka atau Library Research. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi bagi pelaku tindak pidana pornografi dalam Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 adalah dipidana paling lama 12 tahun penjara, sedangkan tindak pidana pornografi dalam Hukum Pidana Islam dihukumi ta’zir. Hal ini dikarenakan tindak pidana pornografi tidak termasuk ke dalam kategori jarimah hudud dan qishash. Tindak pidana bagi pelaku pornografi ini bisa saja dijatuhi hukuman paling berat dalam kategori ta’zir oleh Ulil Amri karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya sanksi moral atau sosial saja, tetapi bisa berdampak kepada kejahatan yang lainnya.

Actions (login required)

View Item