Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa dari perspektif Good Village Governance

Al Ayubi, Sholahuddin (2020) Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa dari perspektif Good Village Governance. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (271kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (538kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (626kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (920kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (AB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (622kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (626kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didalamnya terdapat unsur patisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa, hal ini diduga memiliki problem antara teori dan praktik menurut Hukum Tata Negara dalam perspektif Good Village Governance.. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui apa bentuk-bentuk dari partisipasi masyarakat, (2) Mengetahui bagaimana mekanisme yang dilakukan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembentukan Perdes, (3) Mengetahui Apa perlunya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa dari perspektif good village governance. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif analitis, dimana penelitian hukum normative menurut Jhony Ibrahim adalah penelitian yang mencoba untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Analisis terhadap data secunder dilakukan secara normative kualitatif yaitu normatif.. Maka dapat disimpulkan bahwa Partisipasi masyarakat berdasarkan asas umum good village governance yaitu masyarakat dapat memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka pengusulan maupun pembahasan rancangan peraturan desa. Peran masyarakat disini menurut Cormick dibedakan menjadi 2 yaitu: 1. Peran serta bersifat konsultatif 2. Peran serta bersifat kemitraan Ada 3 hal yang setidaknya harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yakni: Partisipasi, yaitu pelibatan elemen masyarakat ; Transparansi, artinya proses penyelenggaraan pemerintahan harus terbuka, dan Akuntabilitas, artinya dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip tersebut khususnya partisipasi harus tercermin pula dalam pembentukan Perdes. Prinsip tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 yang mengatur tentang Pembentukan Peraturan yang antara lain menyebutkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan: Kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Selain hal tersebut juga harus memperhatikan landasan keberlakuan baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.

Actions (login required)

View Item