Peralihan status harta benda wakaf yang bersengketa menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf melalui Badan Wakaf Indonesia dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal

Wulandari, Rismala (2020) Peralihan status harta benda wakaf yang bersengketa menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf melalui Badan Wakaf Indonesia dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (89kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (107kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (121kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (209kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (346kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (293kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (47kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (176kB) | Request a copy

Abstract

Harta benda wakaf dalam bentuk apapun pada prinsipnya tidak dapat dialihkan fungsi, status ataupun dipindahkan. Hal ini sesuai dengan pendapat kuat para fuqaha begitupun dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwa peralihan status wakaf sangatlah tidak diperbolehkan, akan tetapi ketentuan ini dikecualikan dengan ketentuan untuk kepentingan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR). Dalam proses peralihan status wakaf memang tidak mudah sehingga kerap ditemukan beberapa masalah yang akan menghambat proses peralihan status wakaf. Salah satunya mengenai persengketaan, dimana ketika harta benda yang akan dialihkan ternyata harta benda tersebut bermasalah atau bersengketa tentu hal ini memperpanjang dan memperumit proses peralihan status wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses peralihan status dan proses penyelesaian sengketa harta benda wakaf menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, proses peralihan status dan proses penyelesaian sengketa harta benda wakaf menurut Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, dan mengetahui penyelesaian peralisan status harta benda wakaf yang bersengketa berdasarkan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Kerangka teori atau pijakan dasar yang digunakan dalam penelitian ini yaitu istihsan. Sebagai metode usul fiqh istihsan ialah meninggalkan hukum sesuatu hal/peristiwa yang bersandar kepada dalil syara’ menuju kepada hukum lain yang bersandar kepada dalil syara’ pula karena ada sesuatu dalil syara’ yang mengharuskan peninggalan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah study kepustakaan, semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan serta Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang baitul Mal sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah 1) Peralihan status harta benda wakaf dibolehkan melalui mekanisme yang sesuai menurut undang-undang dan penyelesaian sengketa dalam peralihan harta wakaf menurut undang-undang dilakukan dengan mediasi terlebih dahulu. 2) Peralihan status harta benda wakaf menurut qanun dibolehkan atas izin BMA dan penyelesaian sengketa dalam peralihan harta wakaf menurut qanun harus melalui gampong, mukim atau peradilan adat. 3) Penyelesaian peralihan status harta benda wakaf yang bersengketa diselesaikan sesuai dengan undang-undang wakaf pasal 62 dan qanun aceh pasal 151 sampai pasal 153, kemudian baru dapat dilanjutkan kembali peralihan statusya.

Actions (login required)

View Item