Penerapan Pasal 30 Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung pada putusan di Pengadilan Agama Cimahi: Studi putusan pembatalan penetapan ahli waris nomor 7720/Pdt.G/2017/PA.Cmi

Syahputra, Irwan (2019) Penerapan Pasal 30 Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung pada putusan di Pengadilan Agama Cimahi: Studi putusan pembatalan penetapan ahli waris nomor 7720/Pdt.G/2017/PA.Cmi. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (330kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak(1).pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2(1).pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4(1).pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Latar Belakang penelitian ini kasus dimana pengadilan Agama Cimahim telah membuat dua penetapan dengan pewaris yang sama, akan tetapi ahli waris yang berbeda sehingga terjadinya sengketa kewarisan, Dengan demikian bahwa terjadi beberapa persoalan dimana PA Cimahi telah Membuat dua penetapan yang membuat dua ahli waris yang berbeda dan memutuskan untuk membatalkan penetapannya senidiri sehingga bertentangan dengan Pasal 30 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Tujuan penelitian ini ,ntuk mengetahui duduk perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 7720/Pdt.G/2017/PA.Cmi dan untuk mengetahui pertimbangan hukum yang diambil majelis Hakim di Pengadilan Agama Cimahi tentang pembatalan penetapan ahli waris Nomor 7720/Pdt.G/2017/PA.Cmi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 adalah Undang-Undang yang menjelaskan Mahkamah Agung. Undang-Undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Secara garis besar Undang-Undang ini membahas tentang kewenangan dari Mahkamah Agung. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian deskriptif, pustaka dan analisis. Yaitu suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, penulis juga mempelajari buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini untuk mempelajari hal terkait pembatalan Penetapan di pengadilan Agama Cimahi, penulis juga menganalisis hasil dari pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Cimahi. Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam putusan, pertimbangan hukum sangat penting bagi majelis hakim pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara yang akan diselesaikan. Tugas hakim dalam memutuskan suatu perkara adalah dengan cara menerapkan hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi dengan adanya suatu panggilan hukum-hukum oleh hakim menyelesaikan suatu perkara akan melahirkan suatu putusan atau penetapan sebagai suatu produk pengadilan.

Actions (login required)

View Item