Pelaksanaan Undang-undang No 19 Tahun 2011 tentang hak-hak penyandang disabilitas melalui PKPU No 11 Tahun 2018

Hamzah, Sahid Jayadi (2019) Pelaksanaan Undang-undang No 19 Tahun 2011 tentang hak-hak penyandang disabilitas melalui PKPU No 11 Tahun 2018. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Covers-dikonversi.pdf Download (127kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK-dikonversi.pdf Download (113kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI-dikonversi.pdf Download (156kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I-dikonversi.pdf Download (214kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II-dikonversi.pdf Restricted to Registered users only Download (288kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III-dikonversi.pdf Restricted to Registered users only Download (65kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV-dikonversi.pdf Restricted to Registered users only Download (512kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V-dikonversi.pdf Restricted to Registered users only Download (106kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA-dikonversi.pdf Restricted to Registered users only Download (225kB) | Request a copy

Abstract

Orang dengan gangguan jiwa merupakan yang sering dilupakan dalam perkembagan demokrasi dan pembangunan demokrasi. Secara umum, perhatian pemerintah dan juga masyarakat hanya tertuju ke dalam kelompok “normal”.Belakangan ini masyarakat dihebohkan dengan isu Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 yang memasukan ODGJ kedalam daftar pemilih tetap (DPT). Keadaan sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU No 11 Tahun 2018 salah satunya meliputi penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitas. Disabilitas adalah isu yang menerpa semua penjuru dunia, disabilitas tidak mengistimewakan orang kaya atau miskin. Ia pun menerpa anak-anak, pemuda, dan orang tua, lelaki atau perempuan. Dalam segala kalangan dan latar belakang selalu ada masalah kedisabilitasan. Oleh karena itu isu disabilitas merupakan masalah dini ketimbang sesuatu yang terjadi diluar, hal ini juga menjadi masalah kita bukan soal persoalan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) pelaksanaan undang-undang nomor 19 tahun 2011 tentang hak-hak penyandang disabilitas bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), 2) untuk mendiskripsikan hak politik penyandang disabilitas mental di Indonesia, 3) untuk mengetahui pemahaman disabilitas dalam islam. Penelitian ini didasarkan pada pemikiran siyasah dusturiyah yakni kebijakan terhadap pemenuhan hak-hak sipil termasuk didalamnya hak politik, pegaturan Undang-Undang berdasarkan syari’at islam dan pengaturan yang mengacu pada prinsip-prinsip yang digali dari Al-Qur’an dan Hadist yang diimplementasikan dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang mempunyai tujuan untuk memberi kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analisis. Dalam penelitian ini pendekatan yng digunakan adalah pendekatan kualitatif. Bahan Hukum primernya yaitu PKPU No.11 Tahun 2018 Kesimpulan penelitian ini yaitu : 1) Orang dengan gangguan kejiwaan (penyandang disabilitas mental) adalah bagian dari kelompok masyarakat penyandang disabilitas. Aturan ini dinyatakan secara jelas dalam UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention of the Rights of Persons with Disabilities), dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 2) Adapun hak-hak penyandang disabilitas yang tercantum dalam Pasal 13 UU No. 8 Tahun 2016 adalah sebagai berikut : memilih dan dipilih dalam jabatan politik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemlihan umum, membentuk, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas.

Actions (login required)

View Item