Implementasi peraturan Bupati Sumedang nomor 14 tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Sumedang dihubungkan dengan upaya menciptakan Desa yang cepat berkembang dan mandiri

Nurun, Ahmad (2020) Implementasi peraturan Bupati Sumedang nomor 14 tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Sumedang dihubungkan dengan upaya menciptakan Desa yang cepat berkembang dan mandiri. Masters thesis, UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (413kB) | Preview
Preview	Text (ABST5RAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (114kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (128kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 3_ BAB I.pdf Download (660kB) | Preview
	Text (BAB II) 4_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (726kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 5_ BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 6_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (786kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 7_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (118kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (247kB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA : Keberhasilan pembangunan daerah harus diawali dengan pelaksanaan perencanaan yang baik dan trasparan. Daerah dibutuhkan kemampuan mengakomodasi kepentingan Nasional, mengidentifikasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, peran dinas, masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Pemerintah perlu memikirkan program-program dilaksanakannya Percepatan Pembangunan Desa yang lebih konseptual, faktual dan aplikatif sesuai yang diinginkan masyarakat, namun hal ini masih belum terlaksana dengan baik meskipun sudah ada peraturan bupati Sumedang nomor 14 tahun 2017. Berdasarkan hasil evaluasi desa di tahun 2017 dari 270 desa dan kelurahan yang ada dikabupaten Sumedang hanya ada 46 desa yang berstatus desa cepat berkembanga dan mandiri. Penelitian ini ditulis untuk mengetahui secara kritis, dan ilmiah sejauhmana implementasi keberhasilan adanya Peraturan Bupati Sumedang nomor 14 tahun 2017 terhadap pembangunan masyarakat dan desa serta kendala, upaya yang dilakukan Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa di kabupaten Sumedang dalam mewujudkan pembangunan masyarakat dan desa yang cepat berkembang dan mandiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis Empiris dengan jenis penelitian kualitatif adapun sumber primernya adalah Peraturan Bupati Sumedang nomor 14 tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan struktural pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) kabupaten Sumedang dan indikator standart penilaian peraturan menteri dalam negeri nomor 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Teori yang penulis gunakan disini adalah teori Negara hukum dan Negara Kesatuan sebagai Grand theory. Sedangkan Middle Theory penulis menggunakan teori pemerintahan Daerah, adapun Applied theory nya penulis menggunakan teori teori tentang Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diundangkan-nya Peraturan Bupati Sumedang nomor 14 tahun 2017 membawa dampak yang sangat signifikan terhadap tumbuh dan kembangnya masyarakat dan desa di daerah kabupaten Sumedang, berdasarkan hasil evaluasi desa pada tahun 2019 tercatat 107 desa dan 2 kelurahan yang berstatus desa cepat berkembang dan mandiri. Adapun kendalanya yaitu rendahnya profesionalisme aparatur desa, Masih rendahnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset desa serta pengawasan pelaksanaan pembangunan desa, Masih rendahnya kualitas masyarakat dalam pengelolaan lembaga ekonomi desa serta pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi. Sedangkan upaya dan Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu dengan pembinaan, pelatihan serta pengawasan terhadap aparatur pemerintah serta masyarakat dengan mengunakan analisis SWOT dan peningkatan ketaatan dan kesadaran hukum. ENGLISH : The success of district development must be begun by the implementation of good and transparent planning. District is needed the ability to accommodate national interests, identify and canalize the aspirations of the people that are directed to accelerate the realization of community welfare through improvement, service, empowerment, the role of the department, the community and increasing district competitiveness. The government needs to think of several programs that are more conceptual, factual and applicable according to what the community wants, but this has not been done well despite there has been a Sumedang regent regulation number 14 year 2017. Based on the results in 2017 village evaluations from 270 villages and sub-districts existing in the Sumedang district there are only 46 villages with the status of a rapidly developing and independent village. This research was written to find out critically, and scientifically the extent to which the successful implementation of the Sumedang regent Regulation number 14 year 2017 on community and village development as well as obstacles, efforts made by the department of Community Empowerment and Village of Sumedang District in realizing community development and villages that are rapidly developing and independent. The method is used in this research is Empirical juridical research method with the type of qualitative research, as for the primary source is Regent Regulation No. 14 of 2017 concerning the job description of community and village empowerment departement of Sumedang district and standard indicators of assessment of ministerial regulation number 81 years 2015 about village developing evaluation. The theory that I use here is the theory of the rule of law and the Unitary State as the Grand theory. While the Middle Theory, the writer uses the theory of regional government, while the Applied theory, the writer uses the the theory of the Village. The results show that the enactment of Sumedang Regent Regulation number 14 year 2017 has a very significant impact on the growth and development of the community and villages in the Sumedang district based on the results of the village evaluation in 2019 recorded 107 villages and 2 sub-districts with the status of villages rapidly developing and independent. The obstacles are the low professionalism of village officials, the low quality of financial management and village assets and supervision of the implementation of village development, the low quality of the community in managing village economic institutions and the use of natural resources and technology. Meanwhile, efforts and strategies to achieve the goals and objectives of the Community and Village Empowerment Service include coaching, training and supervision of government officials and the community by using SWOT analysis and increasing legal compliance and awareness.

Actions (login required)

View Item