Penegakan hukum bagi pengemudi angkutan preman yang mengambil penumpang tanpa memiliki izin trayek dihubungkan dengan Pasal 308 Ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan : Studi kasus angkutan Jurusan Cicaheum - Alun Alun

Novriansyah, Vigan (2020) Penegakan hukum bagi pengemudi angkutan preman yang mengambil penumpang tanpa memiliki izin trayek dihubungkan dengan Pasal 308 Ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan : Studi kasus angkutan Jurusan Cicaheum - Alun Alun. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (22kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (127kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftarisi.pdf Download (35kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_Bab1.pdf Download (728kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_Bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (596kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_Bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (689kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_Bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (29kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_Daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB) | Request a copy

Abstract

Penggunaan angkutan umum menjadi sebuah solusi bagi masyarakat baik masyarakat menengah kebawah maupun masyarakat menengah keatas untuk membantu mereka dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Guna menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum, pemerintah yang mempunyai kebijakan atas angkutan umum tersebut membuat undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 308 Ayat (1) tentang memberi izin trayek terhadap pengemudi angkutan agar terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Bandung. Namun, pada realitanya masih ada angkutan yang tidak memiliki izin trayek yang beroperasi di wilayah hukum Polsek Cibeunying Kidul, angkutan yang tidak memiliki izin trayek itu yang sering kita sebut dengan angkutan preman atau omprengan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakkan hukum, faktor terjadinya pelanggaran, dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Satuan Lalu Lintas Polsek Cibeunying Kidul untuk melakukan proses penegakkan hukum terhadap pelanggaran angkutan preman yang mengambil penumpang tanpa memiliki izin trayek. Penelitian ini menggunakan teori Lawrence Meir Friedman yang mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum yaitu aparat penegak hukum, substansi hukum yaitu perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum yakni hukum yang hidup. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis (deskriptif research), yakni metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki untuk kemudian di analisis, serta menggunakan pendekatan Yuridis normatif yang mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku pada lingkungan masyarakat tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan sanksi yang diatur berdasarkan Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum efektif , dilihat dari kesadaran hukum masyarakat dan kinerja Kepolisian yang masih belum maksimal. Masih beroperasinya angkutan preman disebabkan karena beberapa faktor, salah satunya ialah adanya bekingan dari oknum kepolisian maupun militer. Adapun upaya yang dilakukan oleh Polsek Cibeunying kidul yaitu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk melakukan razia rutin, Patuh Lodaya, Patroli Yanmas dan selain itu melakukan sosialisasi Dikmas Lantas.

Actions (login required)

View Item