Sanksi tindak pidana pemalsuan akta otentik perspektif Hukum Pidana Islam

Nurfadillah, Ahmad Rizki (2020) Sanksi tindak pidana pemalsuan akta otentik perspektif Hukum Pidana Islam. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (351kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (380kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (203kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (643kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (882kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (624kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (379kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (407kB) | Request a copy

Abstract

Pemalusan merupakan salah satu dari kejahatan yang tertuang dalam Buku II Pasal 263 KUHP. Dalam hubungan bermasyarakat adanya pembatasan antara hak dan kewajiban, dengan ditandai oleh suatu alat bukti tertulis yang dapat mejelaskan mengenai hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum. Alat bukti ini berupa surat atau lembaran kertas yang diatasnya tertuang tulisan yang memberikan gambaran tentang arti atau makna dari pikiran seseorang. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi membuat seseorang dapat membuat dan mendapatkan surat yang tidak sesuai dengan kebenarannya dalam arti lain palsu atau dipalsu, perbuatan tersebut dinamakan pemalsuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak pidana pemalsuan akta otentik menurut KUHP, untuk mengetahui tindak pidana pemalsuan akta otentik perspektif Hukum Pidana Islam dan untuk mengetahui relevansi sanksi tindak pidana pemalsuan akta otentik dalam Pasal 263 KUHP dengan Hukum Pidana Islam. Kerangka pemikiran yang digunakan penulis dalam Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik adalah dengan teori penggabungan dalam pemindanaan serta Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 116, hadist tentang tanda-tanda orang munafik yang diriwayatkan Imam Muslim, dan kaidah-kaidah Hukum Pidana Islam yang menunjukkan bahwa pada dasarnya larangan itu menunjukkan haram dan sesuatu yang merusak harus dihilangkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode content analysis yaitu menganalisi data-data yang diperoleh dari literatur-literatur yang relevan dengan pemalsuan dan bahan-bahan hukum yang dapat memberi petunjuk hukum atau penelitian kepustakaan (library research) mengenai Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik perspektif Hukum Pidana Islam dan dalam Pasal 263 KUHP. Hasil penelitian ini yaitu tindak pidana pemalsuan akta otentik menurut KUHP diatur dalam Pasal 263 KUHP yaitu seseorang yang membuat palsu atau memalsu surat yang dapat dipakai sebagai bukti mengenai suatu hak, perikatan atau pembebasan yang akan merugikan orang lain dikenakan hukuman penjara paling lama enam tahun karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Tindak pidana pemalsuan akta otentik perspektif Hukum Pidana Islam merupakan jarimah ta’zir yang berarti jenis dan sanksinya tidak diatur dalam nash (baik Al-Qur’an maupun Hadist) sehingga hukumannya ditentukan oleh hakim dengan hukuman penjara karena memenuhi rukun syar’i, rukun maddi, dan rukun adaby. Relevansi antara Hukum Pidana Islam dengan Pasal 263 KUHP yaitu adanya kesamaan dalam menghukum pelaku dengan hukuman penjara agar kedepannya tidak terdapat pemalsuan yang dapat merugikan orang lain, demi memelihara kepentingan umum dan menjamin kelangsungan hidup.

Actions (login required)

View Item