Politik identitas keagamaan warga Nahdlatul Ulama (NU)

Saepulah, Saepulah (2021) Politik identitas keagamaan warga Nahdlatul Ulama (NU). Doktoral thesis, UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (276kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (174kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (178kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (523kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (712kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (395kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (300kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (284kB) | Request a copy

Abstract

Agama dan politik pada dasarnya adalah dua hal yang sulit untuk dipisahkan. Eksistensi keduanya akan selalu diuji dan berbenturan dalam realitas sosial, terutama pada masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Beberapa hal yang datang dari agama bisa dibawa ke dalam politik, untuk kemudian berubah menjadi identitas yang bisa dipergunakan untuk kepentingan politik itu sendiri. Hal yang sama juga berlaku bagi politik. Kepentingan-kepentingan politis bisa dibungkus dengan atribut keagamaan, yang membuat gerakan sosial keagamaan bisa saja bersifat politis. Dalam konteks seperti ini pula, kehadiran dan keberadaan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar di negara ini menjadi signifikan. Hal ini misalnya bisa terlihat pada bagaimana para politisi yang berusaha mendekatkan diri mereka dengan NU, menjadikannya sebagai identitas politis mereka, yang pada gilirannya diharapkan bisa menggerakkan masyarakat untuk memilih mereka seperti terdapat pada Pilkada Subang tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganilisis secara kritis perihal: 1) Peran organisasi dan warga Nahdlatul Ulama dalam peta politik di Kabupaten Subang. 2) Pengaruh organisasi dan warga Nahdlatul Ulama dalam proses Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) di Kabupaten Subang, Jawa Barat. 3) Politik identitas keagamaan warga Nahdlatul Ulama di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kerangka pemikiran dalam penelitian disertasi ini adalah: 1). Grand Theory yang diginakan adalah teori Studi Politik (Political Studies) dan Studi Agama (Religious Studies). 2) Middle Range Theory yang digunakan adalah teori Politik Identitas dan Studi Organisasi Sosial-Keagamaan (Nahdlatul Ulama). 3) Aplicate Theory yang digunakan adalah Analisis Medan Identitas Politik (Political Field of Identity Analysis). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptik dan holistik, agar peneliti bisa menggambarkan fenomena yang diteliti secara menyeluruh. Sumber data penelitian terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder yang dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode analisis kritis dengan menjadikan teori sosial Bourdieu yang diolah menjadi teori medan politik oleh Schafer sebagai pisau analisanya. Hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa warga NU di Kab. Subang memiliki karakteristik kultural yang berbeda dengan warga NU di daerah lainnya, seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah. Warga NU secara kultural-keagamaan akan berbeda dengan massa NU secara politik. Peran dan pengaruh para kyai NU dalam konteks politik kedaerahan, seperti pada Pilkada Subang, juga tidak terlalu signifikan, jika dibandingkan dengan konteks politik nasional. Hal ini dipengaruhi oleh sikap netral organisasi, dan derajat penerimaan masyarakat akan peran kyai pada bidang politik yang dianggap profan. Meski demikian, NU tetap memiliki posisi strategis dalam medan politik yang ada, karena basis massa yang dimilikinya, ajaran Islam tradisional yang mengakar di masyarakat, dan kebutuhan para aktor politik akan pengakuan dan penerimaan NU terhadap keberadaan mereka di masyarakat. Namun demikian, sikap netral NU dalam politik praktis ini membuat NU tidak memiliki sistem kaderisasi politik yang baik.

Actions (login required)

View Item