Perjanjian tambahan modal usaha antara petani dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kabupaten Garut dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313

Nurussabah, Noris (2020) Perjanjian tambahan modal usaha antara petani dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kabupaten Garut dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (248kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (203kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (209kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) 4_bab1.pdf Download (661kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (471kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (566kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (428kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (201kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (419kB) | Request a copy

Abstract

Pembangunan dan pengembangan prekonomian pada umumnya dan khususnya di bidang pertanian telah menunjang pembangunan yang telah ditetapkan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, Secara kasat mata, pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Garut telah berdiri dan terlaksana melakukan kegiatan usaha. Secara empirik terlihat banyak kegiatan yang dilakukan salah satunya kegiatan pameran Bumdes, bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Desa sudah semestinya memberikan dampak ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Garut. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pelaksanaan Pinjaman Tambahan Modal Usaha Dalam Rangka Program Kemitraan Usaha Antara Petani Dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), menemukan kendala yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam menjalankan usahanya, dan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara melakukan kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan kemudian melakukan analisa dengan menggunakan asas-asas yang relevan dan mengsinkronisasi peraturan perundang-undangan satu sama lain. Selain itu juga penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan unsur empiris. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan, bahwa dalam Pelaksanaannya pinjaman tambahan modal BUMDes kepada para petani yang membutuhkan pinjaman, wajib menjaminkan barang miliknya misalnya BPKB kendaraan, surat tanah, atau lahan pertanian sebagai jaminan. Para Petani dikenakan Bunga sebesar 1% per bulan dan besaran bunga yang mencapai sekitar 12% setiap tahun. Kendala yang dihadapi BUMDes dalam menjalankan usahanya dalam perjanjian belum sesuai dengan KUHPerdata tentang Perjanjian. Hal ini sangat beresiko dikarenakan mekanisme penyaluran modal tidak melakukan pendampingan. Pada aspek perencanaan tidak adanya kriteria rekuitmen anggota yang jelas, pada aspek pengarahan lemahnya sosialisasi masih banyak nasabah yang tidak memahami isi perjanjian hal ini juga yang menyebabkan terjadi kredit macet. Mekanisme penyelesaian sengketa BUMDes hingga saat ini penyelesaian secara non litigasi yaitu dengan cara musyawarah dan mufakat upaya ini merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan antara Petani dengan Badan Usaha Milik Desa.

Actions (login required)

View Item