Sanksi tindak pidana pelaku aborsi dalam perspektif hukum pidana Islam dan pasal 194 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan : Studi putusan No.1136/Pid.Sus/2019/PN.Bdg

Cristal, Mutiara (2021) Sanksi tindak pidana pelaku aborsi dalam perspektif hukum pidana Islam dan pasal 194 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan : Studi putusan No.1136/Pid.Sus/2019/PN.Bdg. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (85kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (291kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (324kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (916kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (412kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (805kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (212kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (431kB) | Request a copy

Abstract

Aborsi adalah suatu perbuatan yang sengaja dilakukan bertujuan untuk menggugurkan kandungan yang tidak memiliki waktu cukup untuk bertahan hidup. Sub masalah yang akan menjadi fokus penelitian yaitu: 1) bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1136/Pid.Sus/2019/Pn.Bdg terhadap sanksi tindak pidana pelaku aborsi? 2) bagaimana perspektif hukum pidana Islam dan pasal 194 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan terhadap sanksi tindak pidana aborsi dalam putusan nomor 1136/Pid.Sus/2019/Pn.Bdg. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1136/Pid.Sus/2019/Pn.Bdg terhadap sanksi tindak pidana pelaku aborsi. Dan untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam dan pasal 194 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan terhadap tindak pidana aborsi dalam putusan nomor 1136/Pid.Sus/2019/Pn.Bdg. Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori maqashid syariah yang merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Yang mana inti dari teori maqashid syariah ini yaitu untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudhorat. Maqashid syariah terkait penelitian ini yaitu hifdzun nafs (memelihara jiwa). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (library research) dengan membaca referensi-referensi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun sumber data digunakan dalam penelitian ini, yaitu: sumber data primer diambil berkas putusan pengadilan negeri bandung Nomor 1136/Pid.Sus/2019/PN.Bdg; sumber data sekunder dilihat dari buku dan referensi lain terkait penelitianya; sumber data tersier dilihat dari kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian penulis. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini pertama, bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman didasarkan oleh aturan Perundang-Undangan dalam KUHP Pasal 1 ayat 1 serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Kedua, menurut perspektif hukum pidana islam mengenai sanksi terhadap kasus palaku yaitu diat janin senilai dengan lima ekor unta. Karena janin yang digugurkan oleh pelaku berusia empat bulan, ketika keluar dari dalam rahim sudah tidak bernyawa. Sedangkan menurut pasal 194 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan mengenai sanksi terhadap kasus memenuhi unsur-unsur hukum tetapi dikarenakan di dalam putusan tersebut berlaku asas lex specialis derogat legi generalis yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Perlindungan Anak bersifat khusus dan Undang-Undang Kesehatan bersifat umum.

Actions (login required)

View Item