Sanksi tindak pidana suap pada pertandingan sepakbola Pasal 2 dan 3 UU No 11 Tahun 1980 perspektif Hukum Pidana Islam

Algi, Reza (2020) Sanksi tindak pidana suap pada pertandingan sepakbola Pasal 2 dan 3 UU No 11 Tahun 1980 perspektif Hukum Pidana Islam. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (211kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (166kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (98kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (452kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (405kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (174kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (442kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (213kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (104kB) | Request a copy

Abstract

Pengertian Suap Secara etimologis kata suap atau risywah berasal dari Bahasa Arab yaitu upah, hadiah, komisi atau suap. Risywah atau suap adalah suatu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim, petugas atau pejabat tertentu dengan tujuan yang diinginkan oleh kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima pemberian tersebut. Suap Pertandingan Sepakbola atau Match Fixing adalah tindakan yang mempengaruhi dan merubah jalannya pertandingan atau kompetisi sepakbola dengan cara apapun untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan dalam bidang olahraga atau untuk tujuan lainnya yang berlawanan dengan etik keolahragaan dan asas sportivitas. Tujuan dari penelitian Sanksi Tindak Pidana Suap Pada Pertandingan Sepakbola Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 1980 Perspektif Hukum Pidana Islam adalah: 1.Untuk mengetahui implementasi sanksi suap pertandingan sepakbola menurut Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 11 Tahun 1980. 2. Untuk mengetahui sanksi suap dalam pertandingan sepakbola perspektif Hukum Pidana Islam. 3. Untuk mengetahui adanya relevansi sanksi suap pertandingan sepakbola pada UU No 11 Tahun 1980 Pasal 2 dan Pasal 3 dengan Hukum Pidana Islam. Kerangka Pemikiran yang digunakan dalam penelitian suap pada pertandingan sepakbola adalah perbuatan suap yang dilakukan oleh pemberi dan penerima dilaknat oleh Rasulullah SAW. Pada Undang-Undang pula, turut serta diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 1980 Pasal 2 dan Pasal 3. Melihat dari sumber data yakni fenomena suap pada pertandingan sepakbola, dampak melakukan suap, dan upaya mengatasi suap pada pertandingan sepakbola serta sanksi bagi pemberi dan penerima suap dalam Undang-Undang dan Takzir dalam Hukum Pidana Islam. Metode Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif analysis dengan pendekatan content analysis (analisis isi) yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh dengan objek penelitian maupun teori-teori yang dijadikan sandaran penelitian dalam menganalisis sanksi suap pertandingan sepakbola. Sumber data yang digunakan yakni Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Undang-Undang dan buku terkait lainnya, Al-Qur’an, As-Sunnah, jurnal, skripsi dan internet. Kemudian data tersebut dianalisis lalu diinterpretasikan berdasar data yang telah diperoleh. Hasil dari Penelitian sanksi tindak pidana suap pada pertandingan sepakbola yakni suap termasuk dalam tindak kejahatan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Pasal 2 dan Pasal 3 jelas mampu menjerat para pelaku suap pertandingan sepakbola dikarenakan memenuhi unsur dalam pasal tersebut. Namun, sanksinya dirasa sangatlah ringan dan kurang efektif untuk menjerat para pelaku. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, Suap termasuk jarimah takzir. Dikarenakan Rasulullah SAW dengan tegas melaknat suap tetapi dalam penetapan sanksinya tidak ada dalam nash. Maka penetapan sanksi berada pada kewenangan hakim. Mulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman paling berat. Dalam hal persamaan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif yakni peringatan dan pendidikan, memperbaiki moralitas manusia, pencegahan, menegakkan keadilan dan ketertiban, serta melindungi hak dan kewajiban setiap individu.

Actions (login required)

View Item