Tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam sistem peradilan pidana Indonesia

Siregar, Jefri (2021) Tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (124kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (114kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (108kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (299kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (293kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (410kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (51kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (196kB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA : Kata 'kelalaian' sering dipakai untuk menjerat sebuah peristiwa yang masih perlu dikaji ulang kebenarannya, diantaranya kasus kecelakaan lalu lintas yang dijerat tersangkanya dalam Pasal 310 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sepanjang kata 'kelalaiannya' dan frasa 'orang lain' maka pasal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagai contoh kalau tersangka kecelakaan lalu lintas sebelumnya mengaku minum-minuman beralkohol duhulu sebelum mengendarai kendaraan, dalam hukum pidana dikategorikan sebagai bentuk kesengajaan. Pasal yang lebih tepat untuk dikenakan kepada tersangka tersebut, yakni Pasal 311 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar perubahan unsur kesengajaan menjadi unsur kelalaian dalam Tindak Pidana Lalu Lintas, dan upaya keluarga Korban kecelakaan yang mengakibatkan Korban meninggal dunia dalam rangka pemenuhan haknya pada Tindak Pidana Lalu Lintas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Kerangka pemikiran sebagai kerangka teori sebagai proses dapat tidaknya suatu penelitian dilakukan. Teori pendukung yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan dalan penelitian, ialah: Teori Hak Asasi Manusia (HAM), Teori Sistem Peradilan Pidana dan Teori Penegakan Hukum Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan yuridis terstandar bersifat deskriptif analisis. Metode pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan, penelitian ini mengambil contoh kasus Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Grt dan Putusan Tinggi DKI Nomor : 270/PID.Sus/2016/PT.DKI yang menguatkan Putusan Negeri Jakarta Barat Nomor 594/ Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt tanggal 27 Juni 2016, dimana terhadap kasusnya tersebut telah inkracht. Untuk menganalisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan tindak pidana sehingga pelakunya dikenakan sanksi pidana. Sanksi untuk unsur kesengajaan dijerat Pasal 311 yaitu unsur “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang”, sedangkan unsur kelalaian dijerat Pasal 310. Dengan demikian cara mengemudi kendaraan bermotornyalah yang harus dibuktikan apakah mengendarai dengan baik atau tidak. Hak Korban berdasarkan Pasal 240 mendapat pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab baik pemerintah maupun pelaku tindak pidana lalu lintas melalui kompensasi dan restitusi. Dalam realisasinya pemenuhan hak Korban terutama dalam hal ganti kerugian dan santunan belum memadai. Hal ini disebabkan oleh karena hakim dalam amar putusan tidak sesuai dengan harapan Korban. Hambatan lain karena rumitnya pengurusan di tingkat birokrasi dan ketidakmampuan terdakwa mengganti kerugian. Namun demikian ada alternatif untuk penyelesaiannya melalui penerapan Restorative Justice. ENGLISH : The word 'negligence' is often used to ensnare an incident that still needs to be reviewed, including the traffic accident case charged by the suspect in Article 310 of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation. As long as the word is 'negligent' and the phrase 'other person', the Article can create legal uncertainty. For example, if a suspect in a traffic accident previously confessed to drinking alcohol before driving a vehicle, this is categorized as deliberate in the criminal law. There is an article that is more appropriate to be imposed on the suspect, namely Article 311 of Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. This study aims to determine and analyze the basis for changes in the element of intent to become an element of negligence in the Traffic Crime, and the efforts of the families of victims of traffic accidents which resulted in the victim's death in order to fulfill their rights to Traffic Crimes in the Indonesian Criminal Justice System The framework of thought as a theoretical framework as a process whether or not a research can be done. Supporting theories that can be used to analyze problems in research are: Human Rights Theory, Criminal Justice System Theory and Law Enforcement Theory. The research method used is normative legal research that uses a normative juridical approach that is descriptive analysis. The data collection method uses the literature method, this study takes the example of the Garut District Court Decision Number 65 / Pid.Sus / 2017 / PN Grt and DKI High Decision Number: 270 / PID.Sus / 2016 / PT.DKI which strengthens the West Jakarta District Decision Number 594 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Brt dated 27 June 2016, where the case has been inkracht. To analyze the data using a qualitative descriptive method. The result of the research shows that traffic accidents that cause the victim to die are criminal acts so that the perpetrators are subject to criminal sanctions. Sanctions for deliberate action are charged under Article 311, namely the element "deliberately driving a motorized vehicle in a way or in a condition that is endangering to life or property", while the element of negligence is charged under Article 310. Thus, it is the method of driving a motorized vehicle that must be proven whether it is driving properly or not. Victims' rights under Article 240 receive help and care from the responsible party, both the government and the perpetrators of traffic crimes through compensation and restitution. In the realization, the fulfillment of the rights of victims, especially in terms of compensation and compensation, is not sufficient. This is because the judge in the verdict was not in accordance with the victim's expectations. Other obstacles are due to the complexity of the management at the bureaucratic level and the inability of the defendant to compensate for losses. However, there is an alternative to solve it through the application of Restorative Justice.

Actions (login required)

View Item