Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor. 108/Pdt.G/2019/PN.Blb. Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3550 K/Pdt/2019 tentang Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Akibat Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Di Kecamatan Cileunyi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Ar Raffif, Jibril Rizki (2021) Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor. 108/Pdt.G/2019/PN.Blb. Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3550 K/Pdt/2019 tentang Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Akibat Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Di Kecamatan Cileunyi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (18kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (26kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi.pdf Download (68kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_Bab I.pdf Download (222kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (175kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (179kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (41kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (98kB) | Request a copy

Abstract

Mengenai pengadaan tanah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Lebih spesifik, mengenai ganti kerugian telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Huruf (C) mengenai musyawarah penetapan ganti kerugian. Dalam praktiknya, pada saat musyawarah tidak dilakukan sebagaimana mestinya musyawarah untuk menghasilkan mufakat, pada musyawarah ini dilakukan tanpa dialog dua arah yang sebagaimana harus ada dalam suatu musyawarah. Oleh karena itu, hal tersebut menjadikan dasar atau alasan gugatan para warga yang terkena dampak pengadaan tanah. Tujuan dari penelitian ini diharapkan agar dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian ganti kerugian akibat pengadaan tanah pada pembangunan Jalan Tol Cisumdawu , dan mengetahui akibat hukum dengan dikeluarkannya Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 108/Pdt.G/2019/PN.Blb. Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3550 K/Pdt/2019. Penelitian ini menggunakan beberapa teori hukum, yakni teori perlindungan hukum, teori hukum adat, dan teori hukum nasional, serta menggunakan asas-asas seperti asas keterbukaan dan asas keadilan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kasus (cast study) yakni studi dari kasus tertentu yang dilihat dari berbagai aspek kaidah hukum. Dengan pengumpulan data menggunakan cara observasi dan wawancara serta menggunakan studi pustaka lainnya. Penelitian ini dapat disimpulkan terdapat beberapa kesalahpahaman antara panitia pengadaan tanah dengan para warga yang terkena dampak pengadaan tanah mengenai musyawarah yang dilakukan, dalam musyawarah tersebut dilakukan untuk memutuskan bentuk ganti kerugian yang akan diberikan kepada warga yang terkena dampak pengadaan tanah tersebut, apakah dalam bentuk uang, saham, atau apapun yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan dalam musyawarah ini dilakukan bukan untuk memutuskan nilai besaran ganti kerugian tersebut. Selain daripada itu, penulis berpendapat bahwa tidak ada ketelitian atau kecermatan tim penilai untuk menilai objek tanah, hal ini dapat dibuktikan karena ada beberapa sawah atau tanaman yang telah tidak dihitung oleh tim penilai tersebut.

Actions (login required)

View Item