Implementasi peraturan daerah kota tasikmalaya nomor 10 tahun 2017 tentang penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial tinjauan siyasah dusturiyah

Hakim, Firman (2021) Implementasi peraturan daerah kota tasikmalaya nomor 10 tahun 2017 tentang penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial tinjauan siyasah dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (367kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (363kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (353kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (980kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (423kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (899kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (477kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (479kB) | Request a copy

Abstract

Perda Kota Tasikmalaya No. 10 Tahun 2017 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, keberlangsungan hidup dan mencegah permasalahan kesejahteraan sosial. Akan tetapi kebijakan perda tersebut dirasa masih kurang optimal sehingga berimbas masih terdapat banyaknya persoalan mengenai penyandang masalah kesejahteraan sosial.Tujuan dari penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui indikator kesejahteraan sosial Menurut Perda Kota Tasikmalaya No. 10 Tahun 2017, kedua untuk mengetahui Bentuk Kebijakan Pemda Kota Tasikmalaya Dalam Upaya Pelaksanaan Perda Kota Tasikmalaya No.10 Tahun 2017, ketiga untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kebijakan Pemda Kota Tasikmalaya Dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejaheraan Sosial.Meteode penggunaan yang dipakai dalam penelitian ini ialah deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris serta jenis data yang digunakan kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari Dinas Sosial, Satpol PP, Bagian Hukum Balai Kota dan DPRD Kota Tasikmalaya. Kemudian untuk data sekunder berupa dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan tulisan ilmiah lainya yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil dari penelitian ini menjabarkan bahwa petama dengan menggunakan teori negara kesejahteraan (welfare state) indikator kesejahteraan sosial PMKS masih belum optimal secara menyuluruh teratasi dalam mencapai kesejahteraan sosial yang dinginkan, kedua Bentuk kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya sudah termuat di dalam Perda No. 10 Tahun 2017 diantaranya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial PMKS, pemberdayaan fakir miskin serta PMKS, adanya jaminan sosial, program kantartibmas, operasi penertiban fasilitas umum, menggandeng tokoh agama dan aturan pelaksana yakni Perwalkot No. 47 Tahun 2018 tentang Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS. Berdasarkan teori George C. Edward III Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dalam pelaksanaanya terdapat kekurangan yakni, aspek komunikasi kurang sosialisasi kebijakan perda, sumber daya kekurangan pegawai, minim anggaran, serta sarana prasarana, disposisi sudah sesuai tugas pokok dan fungsi melaksanakan dengan sepenuh hati dan struktur birokrasi belum memiliki UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas). Dan Ketiga Tinjaun Siyasah Dusturiyah Terhadap kebijakan Pemda Kota Tasik dalam penanganan PMKS harus menciptakan kemaslahatan,adanya kebermanfaatan dan tidak boleh memberikan kemudaratan.

Actions (login required)

View Item