Analisis putusan nomor 46 K/Ag/2018 tentang pengelolaan harta benda Wakaf oleh dua pihak

Qistiyah, Tasya (2021) Analisis putusan nomor 46 K/Ag/2018 tentang pengelolaan harta benda Wakaf oleh dua pihak. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (135kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (307kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (397kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB 1.pdf Download (779kB) | Preview
	Text (BAB 2) 5_BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (813kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 6_BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (504kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 7_BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (316kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (426kB) | Request a copy

Abstract

Salah satu Mahkamah Syar’iyah di Aceh memutuskan perkara bidang wakaf hingga pada Mahkamah Agung yaitu pada pekara Nomor 46 K/Ag/2018. Pada tingkat pertama gugatan penggugat tidak diterima dan mengabulkan eksepsi tergugat dikarenakan majelis hakim beranggapan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat mengenai pokok perkara pinjam-meminjam. Namun pada tingkat banding gugatan tersebut dikabulkan karena memang pokok perkara tersebut perihal wakaf yang dimana itu menjadi kewenangan Mahkamah Syar’iyah/Peradilan agama dan membatalkan eksepsi tergugat. Kemudian pada majelis hakim mahkamah agung/tingkat kasasi juga menyetujui putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim tingkat banding. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui duduk perkara, mengetahui dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam mengadili perkara tersebut, dan mengetahui tinjauan yuridis hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara Nomor 46 K/Ag/2018 Metodologi penelitian ini menggunakan Content Analysis yaitu penelitian menggunakan penelitian yang bersifat normatif atau penelitian kepustakaan dengan mengkaji studi dokumen yang menggunakan data sekunder seperti peraturan Perundang-undangan, teori hukum disertai wawancara.Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa duduk perkara pengelolaan harta benda wakaf dalam penyelesaiannya menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama pada Pasal 49 bahwa gugatan penggugat memiliki Legal Standing dalam menyelesaikan perkara di Mahkamah Syar’iyah/Peradilan Agama, karena gugatan penggugat ialah mengenai wakaf yang dipinjamkan kepada Kemenag Bireun, bukan mengenai Wanprestasi ataupun Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah. Kemudian dalam Undang-Undang wakaf Pasal 42 yang berisi bahwa nazhir mesti mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf adalah sesuai dengan fungsi, tujuan dan peruntukannya. Selain itu perbuatan melawan hukum pemerintah yaitu memasukan harta wakaf kedalam barang milik negara merupakan perbuatan keliru, karna sesuai dengan peraturan perundang�undangan Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (2) huruf a. Jika mengajukan gugatan ke Peradilan Umum pun sengketanya bukan masuk kedalam hak milik.Jadi, penelitian ini terdapat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (2) yang dapat memperkuat pertimbangan hakim tingkat banding untuk mengabulkan gugatan penggugat dalam menyelesaikan perkara wakaf di Mahkamah Syar’iyah. Selain itu, demi terhindarnya kerusakan harta benda wakaf nazhir selaku pengelola dapat mencari partner untuk dijadikan sebagai langkah memajukan produktivitas barang dan kekayaan wakaf.

Actions (login required)

View Item