Tinjauan yuridis mediasi penal terhadap tindak pidana penganiayaan dihubungkan dengan surat Kapolri no. Pol: 8/vii/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Restorative Justice: studi kasus di Polsek Gedebage

Alfarriz, Rizky Luthfie (2020) Tinjauan yuridis mediasi penal terhadap tindak pidana penganiayaan dihubungkan dengan surat Kapolri no. Pol: 8/vii/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Restorative Justice: studi kasus di Polsek Gedebage. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (71kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (28kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarIsi.pdf Download (67kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_babI.pdf Download (288kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_babII.pdf Restricted to Registered users only Download (254kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (293kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (34kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (121kB) | Request a copy

Abstract

Kepolisian dalam menajalankan kewenangan dan tugasnya di atur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah diskresi aparat Kepolisian ternyata boleh melakukan proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui Mediasi Penal dengan penerapan Restorative Justice tenyata tidak sesuai dengan aturan yang ada pada pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui akibat hukum dari mediasi penal dalam tindak pidana Penganiayaan berdasarkan surat edaran Kapolri tentang Restorative Justice, kemudian mengetahui penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui mediasi penal telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan surat edaran Kapolri, serta mengetahui faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya mediasi penal dalam tindak pidana Penganiayaan di Polsek Gedebage. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Analisis, menggambarkan kewenangan Kepolisian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan yang dikaitakan dengan Surat Edaran Kapolri No: 8 VII / 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Serta penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan kewenangan aparat kepolisian dalam menjalankan diskresi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui jalur Restorative Justice. Teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Teori Efektivitas Hukum, guna mengetahui bahwa efektif dan berhasil atau tidaknya penegakan hukum terutama pada penegakan Hukum tindak pidana penganiayaan melalui jalur Mediasi Penal di wilayah Polsek Gedebage Kota Bandung. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa : (1) akibat hukum dari mediasi penal dalam tindak pidana Penganiayaan ditinjau surat edaran Kapolri tentang Restorative Justice adalah menjadikan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi kurang efektif karena dalam pelaksanaanya pelaku tindak pidana penganiayaan itu di hukum pidana penjara selama dua tahun delapan bulan, menjadi hanya mengganti kerugian yang di derita oleh korban tindak pidana penganiayaan. (2) Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Mediasi Penal Berdasarkan Syarat Formil Dan Syarat Materil Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 sudah sesuai dengan surat edaran Kapolri tersebut, karena tidak ada satu poin pun terlewati dari syarat materil dan formil surat edaran kapolri tersebut di lewati. (3) Faktor yang melatar belakangi terjadinya mediasi penal dalam tindak pidana Penganiayaan di Polsek Gedebage adalah faktor komunikasi antara pelaku dan korban yang kurang harmonis, selain itu ada faktor pendorong dan penghambat, dalam faktor pendorong ada internal dan faktor eksternal, sedangkan dalam faktor pengahambat ada faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat.

Actions (login required)

View Item