Hak dan kewajiban kepala negara menurut hukum Islam

Jaenudin, Jaenudin Hak dan kewajiban kepala negara menurut hukum Islam. Adliya, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan. ISSN 1978-8312

Preview	Image (COVER) Cover 2015 Edi Juli-Desember.jpg Download (2MB) | Preview
Preview	Text (Full Text) 007. Jaenudin - Hak dan Kewajiban Kepala Negara 2015.pdf Download (395kB) | Preview

Abstract

Kepala negara dalam hukum Islam memiliki hak dan tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab kepala negara baik dilihat dari fungsi dan tujuan negara maupun pandangan para ahli politik Islam seperti Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah dan Muhammad Yusuf Musa, memiliki kesamaan satu dan yang lainnya, yaitu bahwa pada prinsipnya kewajiban kepala negara sangat ditekankan kepada pemeliharaan agama, yaitu terwu-judnya syari‟ah dalam kehidupan manusia, serta mengatur ke-hidupan duniawi yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa kewajiban kepala negara adalah amanah, bersikap adil, pengorganisasian jihad dan dak-wah, serta melaksanakan musyawarah. Al-Mawardi mengkon-sepsikan kewajiban kepala negara dalam teorinya mengenai “sepuluh kewajiban kepala negara”, dan Muhammad Yusuf Musa memandang bahwa kewajiban kepala negara yang per-tama, yaitu kewajiban menjelaskan dan memelihara agama, dan merupakan kewajiban yang utama. Kewajiban lainnya seo-rang kepala negara adalah menyebarkan ilmu pengetahuan se-cara merata, serta mendidik warganya dalam ilmu agama (sebagai fardu ‘ain) dan umum (sebagai fardu kifayah). Di sam-ping kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang kepala negara, ia pun memiliki hak sebagai timbal balik dari kewajib-an yang ia laksanakan. Hak-hak tersebut meliputi ketaatan umat (rakyat) kepada kepala negara, dan hak untuk memper-oleh biaya hidup untuk diri dan keluarganya dari negara untuk lebih menfokuskan aktivitas kepemimpinannya.

Actions (login required)

View Item