Keabsahan akta notaris yang menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik dihubungkan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Jauhari, Fitri Sukma (2021) Keabsahan akta notaris yang menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik dihubungkan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (135kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (22kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi.pdf Download (173kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (327kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (334kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (337kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (147kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (278kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi dengan kemajuan teknologi di dasari dengan adanya UU ITE, seperti pada Pasal Pasal 15 Ayat (3) Undang-undang no 2Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yaitu kewenagan Notaris melakukan pembuatan akta otentik secara Cyber notary namun, terjadi Konflik dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris sebagai unsur-unsur keotentikan akta. Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai kewenagan notaris dalam mensertifikasi transaksi elektronik (cyber notary). Dan upaya hukum terhadap akta notaris yang menggunakan cyber notary sebagai akta otetnik. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yang bersifat deskription analitis. menggunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan sejarah dan pendekatan konseptual yang beralaku dikaitan dengan keabsahan akta notaris yang menggunakan cyber notary sebagai akta otentik, serta menggunakan motode pendekatan yuridis normative yakni menganalisis dan meneliti suatu permasalahan dengan bahan hukum sekunder dengan data yang terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenagan notaris dalam transaksi elektronik/ cyber notary yang dilakukan notaris terhadap akta otentik sahmenurut Pasal 15 ayat (3) Undang-undang No2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris selama akta yang di buat adalah akta relaas karena menurut Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang memberikan batasan dengan mengecualikan akta notaris tidak termask ke dalam kategori informasi/ dokumen elektronik.

Actions (login required)

View Item