Sanksi pidana bagi pelaku homoseksual dalam peraturan daerah Kota Pariaman nomor 10 tahun 2018 dan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat

Rontiani, Violita (2021) Sanksi pidana bagi pelaku homoseksual dalam peraturan daerah Kota Pariaman nomor 10 tahun 2018 dan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat. Sarjana thesis, Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (1_COVER) 1_cover.pdf Download (76kB) | Preview
Preview	Text (2_ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (81kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (83kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (246kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (404kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (29kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (372kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (119kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR ISI) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (132kB) | Request a copy

Abstract

Homoseksualitas adalah perasaan ketertarikan atau perilaku seksual antara sesama homoseksual. Perbedaan antara persetujuan homoseksual dalam Perda Kota Pariaman adalah bahwa seorang homoseksual bertanggung jawab atas denda Rp. 1.000.000 apabila menggangu ketentraman dan ketertiban umum, Qanun Jinayat Aceh di sisi lain, menerapkan‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 kali cambuk atau dendan paling banyak 1.000 gram maksimal 1.000 gram emas murni atau maksimal 100 bulan penjara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana Latar Belakang Terbentuknya Qanun Aceh dan Perda Kota Pariaman? 2) Bagaimana Bahan Hukum dan Proses Legislasi Qanun Aceh dan Perda Kota Pariaman? 3) Bagaimana implikasi dan efektivitas pelaksanaan Perda Kota Pariaman dan Qanun Aceh.? Penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan deskriptif, dan dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan semacam metode penelitian hukum normatif yang berlaku bagi kaum homoseksual. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu pertama, sumber data primer meliputi peraturan daerah Kota Pariaman dan Qanun Jinayat Aceh, dan kedua, data sekunder pendukung data dasar terkait isu homoseksualitas. Pandangan ini bermula dari perbedaan antara sanksi yang digunakan Perda Kota Pariaman dengan sanksi yang digunakan dalam Qanun Aceh. Jika dalam Perda hanya memberikan sanksi bagi pelaku homoseksual yang menggangu ketentraman dan ketertiban umum saja. sedangkan dalam Qanun sanksi yang diberikan terhadap pelaku homoseksual mencakup keseluruhan. Hasil penelitian menunjukan: 1) Latar Belakang pembentukan Qanun dan Perda dipengaruhi beberapa faktor yaitu, pengaruh sosial, budaya dan geografis. 2) Bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan Qanun adalah Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma, untuk bahan hukum perda yaitu ketetapannya kepada daerah atau DPRD, mengacu kepada kepentingan umum, tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, aspirasi masyarakat, adanya landasan filosofis, yuridis dan juga sosiologi serta asas-asas hukum. Untuk mekanisme pembentukan perda dan Qanun tahap awal proses penyiapan Raperda dilingkungan DPRD dan untuk Qanun dilingkungan DPRA/DPRK, kemudian dipertimbangkan, diputuskan, lalu disahkan, setelah itu dilaksanakan, dan dievalusi. 3) Efektivitas pelaksanaan Perda Kota Pariaman Nomor 10 tahun 2018 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 memiliki dua konsekuensi. Yaitu mengenai Kepatuhan atau ketidak patuhan terhadap peraturan daerah dan Qanun sehingga menunjukkan efektif atau tidaknya pelaksanaan aturan tersebut.

Actions (login required)

View Item