Mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan

Astuti, Mugi (2021) Mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (119kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (429kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (528kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (805kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (754kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (710kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (431kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (635kB) | Request a copy

Abstract

Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi rukun-rukun atau syarat-syarat sah dalam perkawinan atau sebab adanya pelanggaran dalam undang-undang yang berlaku. Pembatalan perkawinan ini termasuk perkara yang dapat dibatalkan karena telah melanggar hukum. Dan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 perkara ini tidak diwajibkan untuk mediasi. Namun, ada beberapa putusan perkara pembatalan perkawinan yang masih melakukan mediasi melalui mediator. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim melakukan mediasi, hubungan diskresi hakim dengan pelaksanaan mediasi, tinjauan hukum acara terhadap pelaksanaan mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan. Diskresi hakim adalah mengenyampingkan peraturan yang ada demi tercapainya tujuan kemaslahatan bagi pencari keadilan. Sebuah putusan harus memenuhi aspek kepastian hukum yaitu jaminan bahwa hukum dijalankan bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh hak-haknya dan putusan dapat dilaksanakan, aspek keadilan diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang sedangkan aspek kemanfaatan dapat diartikan hukum harus memberi kegunaan bagi masyarakat. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan. Alasan yang dijadkan pertimbangan dapat berupa pasal pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum. Penelitian ini dilakukan melalui metode deskrpitif analisis yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, dasar pertimbangan hakim melakukan mediasi dalam perkara pembatalan nikah, karena perkawinan tersebut hanya tidak memenuhi syarat administrasi saja dan melihat sebab akibat jika perkawinan tersebut dibatalkan, jadi hakim memandang perlu adanya mediasi, kedua diskresi hakim disini yaitu hakim mengenyampingkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimana dalam aturan tersebut tidak wajib mediasi bagi perkara pembatalan nikah, namun hakim tetap melakukannya dengan melihat alasan perkawinan tersebut dibatalkan, dengan tujuan agar tercapainya kemaslahatan bagi para pihak yang bersangkutan, ketiga dalam hukum acara semua perkara mediasi wajib dilakukan, akan tetapi dalam PERMA No.1 Tahun 2016 perkara pembatalan nikah tidak diwajibkan mediasi, maka disini hakim mengenyampingkan aturan tersebut namun hakim tidak mengabaikan peraturan yang ada karena dalam hukum acara mediasi wajib dilakukan tepatnya pada Pasal 130 HIR/154 RBg.

Actions (login required)

View Item