Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama sumber tentang perceraian nikah sirri

Khaeroni, Rian (2017) Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama sumber tentang perceraian nikah sirri. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (112kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (145kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (97kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (178kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (163kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (272kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (92kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (97kB)

Abstract

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam dalam perkara perdata tertentu. Kewenangan Pengadilan Agama adalah menerima, mengadili, dan memutus perkara perdata dalam lingkup Peradilan Agama. Perkara perdata tertentu dalam hal ini yang penulis teliti adalah kasus perceraian nikah sirri. Yang dimaksud pereceraian nikah sirri adalah perceraian bagi pelaku nikah sirri. Hukum positif Indonesia mengatur tentang bagaimana tatacara pelaksanaan perkawinan, terutama tentang keabsahan termasuk pencatatan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Bahwa harus adanya pencatatan perkawinan sebagai bukti telah terjadi peristiwa hukum, selain itu agar terjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak-hak para pihak. Tetapi pada kenyataannya masih ada pelaku nikah sirri yang mengajukan perceraiannya ke Pengadilan Agama, dan oleh majelis hakim diputus. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui bagaimana proses perceraian nikah sirri di Pengadilan Agama Sumber, (2) Mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim tentang perceraian nikah sirri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Adapun penarikan kesimpulan dari hasil penelitian dilakukan dengan metode kualitatif. Penilitian ini bertitik tolak pada proses perceraian pelaku nikah sirri, serta apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menerima, mengadili, dan memutus perceraian nikah sirri. Hukum positif Indonesia mengatur tentang tatacara pelaksanaan perkawinan, serta mengatur bagaimana cara menyelesaikannya ketika tujuan perkawinan tidak tercapai. Pencatatan perkawinan dan tatacara pelaksanaan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Dalam kasus penyelesaian perceraian nikah sirri tidak ada undang-undang yang mengatur secara tegas, hanya saja dengan adanya Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama membuka peluang bagi pelaku nikah sirri untuk mengesahkan perkawinannya dan mengajukan perceraian atas perkawinannya. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa dalam penyelesaian kasus perceraian nikah sirri dapat ditempuh dengan dua cara. Yang pertama melalui itsbat nikah terlebih dahulu, kemudian setelah adanya penetapan itsbat nikah dari majelis hakim baru dilanjutkan untuk perkara perceraiannya. Yang kedua melalui penggabungan perkara cerai gugat/cerai talak dan pengesahan nikah. Pertimbangan majelis hakim dalam menyelesaikan kasus perceraian nikah sirri berdasarkan pada alat bukti di persidangan, penemuan hakim, asas “sederhana, cepat, dan biaya ringan”, dan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Peradilan Agama.

Actions (login required)

View Item