Analisis komparasi pelaksanaan mediasi pada penyelesaian kasus pertanahan menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang

Amalia, Rizka Arsita (2017) Analisis komparasi pelaksanaan mediasi pada penyelesaian kasus pertanahan menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (133kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (149kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (152kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (263kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (337kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (309kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (165kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (178kB)

Abstract

BPN telah membuat aturan tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan melalui Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 dan Permen Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 salah satunya melalui mediasi. Kegagalan dalam pelaksanaan mediasi memuncak di tahun 2015 dan ada sedikit peningkatan 50% di tahun 2016. Ketika para mediator yang ditugaskan karena jabatannya dalam Seksi Sengketa Konflik dan Perkara yang mempunyai tugas untuk melaksanakan mediasi kasus pertanahan sesuai dengan Pasal 28 Pepres Nomor 63 Tahun 2013, dan mempunyai fungsi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 29 poin d.Banyak timbul suatu pertanyaan mengenai mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang karena dalam penerapan dan pelaksanaannya sepertinya banyak menghadapi kendala-kendala, padahal aturan sudah jelas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan medasi menurut Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 dan Permen Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 serta kendala yang dihadapi dalam pelaksananaan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi pada penyelesaian kasus pertanahan belum sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 maupun dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016. Adapun langkah-langkah pelaksanaan mediasi dari kedua peraturan tersebut sama saja antara lain persiapan, penyampaian undangan, kegiatan awal mediasi, menyamakan pemahaman dan menetapkan agenda musyawarah, identifikasi kepentingan, generalisasi opsi-opsi para pihak, penentuan opsi yang dipilih, negosiasi akhir, serta formalisasi kesepakatan penyelesaian sengketa. Terdapat perbedaan dalam hal peserta mediasi, undangan dan berita acara. Disamping itu, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 adalah kurangnya personil, kurangnya koordinasi dengan instansi terkait, dan kurangnya sosialisasi masalah hukum pertanahan. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi di Kantor Pertanahan Sumedang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 adalah Ketidakhadiran Para pihak, tidak adanya itikad baik, perbedaan kemampuan dan pendidikan diantara para pihak serta aturan yang dianggap memperlambat proses penyelesaian sengketa, karena ranah Kantor Pertanahan sebagai mediator tidak bisa sebagai pemutus/pengadil.

Actions (login required)

View Item