Sanksi pelaku pembuatan dan penyebaran film porno dalam pasal 282 KUHP perspektif hukum pidana Islam

Al Qorni, Rifqi (2021) Sanksi pelaku pembuatan dan penyebaran film porno dalam pasal 282 KUHP perspektif hukum pidana Islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (299kB)
	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (364kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (388kB)
	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (774kB)
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (862kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (854kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (281kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (427kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya tindak pidana pornografi dan khususnya beredarnya fitur-fitur gambar porno yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga telah merusak mental, moral, dan keimanan masyarakat. Sementara itu, keberadaan Pasal 282 KUHP juga belum berhasil memberantas tindak pidana pornografi, sehingga permasalahan ini menarik perhatian penulis untuk dikaji melalui penerapan sanksi ta’zir dalam perspektif hukum pidana islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) ketentuan sanksi hukum pelaku pembuatan film porno menurut hukum pidana islam. (2) ketentuan sanksi hukum pelaku pembuatan film porno menurut Pasal 282 KUH Pidana. (3) kemungkinan penerapan sanksi hukum jarimah ta’zir bagi pelaku pembuatan film porno menurut hukum pidana islam dihubungkan dengan Psal 282 KUHP. Kerangka Pemikiran yang digunakan adalah Pornografi merupakan delik kesusilaan. Pornografi merupakan suatu bentuk perbuatan yang melanggar terhadap norma-norma kesusilaan yang berkaitan dengan adab dan sopan santun. Dengan demikian kesusilaan adalah berkenaan dengan moral dan etika sebagaimana telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan dan Ta’zir dalam hukum pidana Islam. Metode yang digunakan adalah metode analisis isi yaitu menjelaskan mengenai secara teoritis kemungkinan penerapa sanksi hukum jarimah ta’zir bagi pelaku pembuatan film porno menurut hukum pidana islam dihubungkan dengan Pasal 282 KUHP. Sumber dan teknik pengumpulan data diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan tersier yang berlakaitan dengan sanksi hukum ta’zir bagi pelaku pembuatan film porno menurut hukum pidana Islam dihubungkan dengan Pasal 282 KUH Pidana. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) sanksi hukum ta’zir menurut hukum pidana Islam tidak ditentukan ukuran atau kadarnya oleh nash, tapi diserahkan pelaksanannya kepada hakim dan penguasa. (2) perbuatan tindak pidana pornografi dalam Pasal-Pasal KUHP dalam R KUHP umumnya hanya dilakukan dengan Pasal 281 mengenai kesusilaan di muka umum dan Pasal 282 mengenai pornografi; dan (3) ketentuan sanksi hukum bagi pelaku pembuatan film porno belum begitu efektif mengurangi terjadinya tindak pidana pornografi. Sehingga kemungkinan menerapkan sanksi pidana ta’zir dapat diberlakukan oleh penguasa (pemerintah). Selain itu, sanksi pidana ta’zir menurut hukum pidana Islam yang dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga sangat mungkin diberlakukan bagi pelaku tindak pidana pembuatan film porno di Indonesia untuk tujuan kemasalahatan umum yang sifatnya primer (dharuriyyat).

Actions (login required)

View Item