Pelaksanaan putusan pengadilan Agama Purwakarta tentang hak-hak bekas istri dalam perkara Cerai Talak

Ulwah, Nendah Rifdatul (2013) Pelaksanaan putusan pengadilan Agama Purwakarta tentang hak-hak bekas istri dalam perkara Cerai Talak. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (265kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (200kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (182kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (815kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (722kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (646kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (197kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (189kB)

Abstract

Suami yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Purwakarta harus melaksanakan kewajibannya terhadap hak-hak bekas isteri sebelum putusnya perceraian. Hak-hak bekas isteri yang wajib dipenuhi oleh bekas suami yaitu mut’ah, nafkah idah, mahar yang belum dilunasi dan nafkah anak. Hakim dapat menentukan kepada bekas suami untuk melaksanakan kewajibannya tersebut sesuai dengan tuntutan atau tidak adanya tuntutan dari bekas isteri dan sesuai dengan kemampuan bekas suami. Dan apakah Pengadilan Agama Purwakarta dapat terlaksana sepenuhnya, sebagian dari seluruh putusan atau bahkan tidak terlaksana sama sekali. Bedasarkan hal tersebut perlu diketahui bagaimana kesadaran para pihak dalam pelaksanaan putusan peceraian dan bagaimana penyelesaian, upaya, langkah-langkah dan peran Pengadilan Agama Purwakarta dalam menjamin hak-hak isteri pada perkara cerai talak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesadaran para pihak dalam pelaksanaan putusan pada perkara cerai talak, serta untuk mengetahui penyelesaian, upaya, langkah-langkah dan peran Pengadilan Agama Purwakarta atas putusan perceraian pada perkara cerai talak atas hak-hak bagi bekas isteri yang tidak dilaksanakan oleh para pihak. Penelitian ini bertitik tolak pada pemahaman bahwa dalam Pasal (41) huruf (C) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menetukan kewajiban dari mantan suami wajib memberikan mut’ah, nafkah iddah (bila isterinya tidak nusyus) dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari isteri majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan isteri berupa mut’ah, nafkah iddah dan nafkah anak. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis yang digunakan dalam penggambaran bagaimana upaya dan langkah-langkah Pengadilan Agama Purwakarta dalam menjamin putusan. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, kepustakaan dan dokumentasi. Dari hasil penelitian diketahui pada tahun 2012 Pengadilan Agama Purwakarta memutus sebanyak 218 perkara cerai talak, dari jumlah tersebut sebanyak 17 perkara atau setara dengan 8% perkara cerai talak yang dalam putusannya bekas suami telah melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak bekas isteri. Dilaksaanakan, dan sebanyak 198 perkara cerai talak suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap hak-hak bekas isteri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Purwakarta pada tahun 2012 telah melaksanakan putusan cerai talak sebanyak 17 perkara yang dalam putusannya menyertakan kewajiban bekas suami terhadap hak-hak bekas isteri dari 46 perkara kontrakdikur atau setara dengan 37% perkara cerai talak hadir (kontradiktur). Hal ini tidak terlepas dari Kesadaran pihak dan juga peran Pengadilan Agama Purwakrta yang dalam penyelesaian perkara selalu berupaya melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku dan mengimplementasikan hukum yang ada agar hak-hak bekas istri dapat dipenuhi.

Actions (login required)

View Item