Implikasi penyerahan tanah wakaf tidak tercatat terhadap status hukum dan pemanfaatannya: Studi kasus atas tanah wakaf Masjid di Kampung Tambak Baya Desa Dano Kecamatan Leles Kabupaten Garut

Shohibuddin, Itep (2013) Implikasi penyerahan tanah wakaf tidak tercatat terhadap status hukum dan pemanfaatannya: Studi kasus atas tanah wakaf Masjid di Kampung Tambak Baya Desa Dano Kecamatan Leles Kabupaten Garut. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (245kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (161kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (162kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (192kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (303kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (179kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (109kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (398kB)

Abstract

Di kampung Tambak Baya, Dano, Leles, Garut, masih banyak tanah wakaf masjid yang belum mempunyai sertifikat.Hal demikian terjadi karena proses perwakafan dilakukan secara tradisional, maksudnya proses perwakafan dilakukan dengan tidak memperhatikan aturan hukum perundangan yang berlaku saat ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum dan pemanfaatan benda wakaf dalam hukum Islam. Juga untuk mengetahuibagaimana proses penyerahan tanah wakaf masjid tidak tercatat di Kampung Tambak Baya dan sekaligus untuk mengetahui bagaimana implikasi penyerahan tanah wakaf masjid tidak tercatat di Kampung Tambak Baya, Desa Dano terhadap status hukum dan pemanfaatannya. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa wakaf adalah amal jariyah yang diharapkan pahalanya mengalir terus-menerus.Harta yang diwakafkan beralih dari kepemilikan pribadi kepada kepemilikan umat yang dikelola untuk sebesar-besar manfaatnya bagi umat. Harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Pelaksanaannya harus sesuai dengan syariat Islam dimana telah diatur dalam perundang-undangan. Pencatatan atau pendaftaran dimaksudkan untuk mendapatkan sertifikat sebagai bukti otentik perwakafan adalah suatu keharusan yang mesti dilaksanakan oleh semua pihak yang hendak berwakaf. Hal tersebut ditempuh guna memiliki kekuatan payung hukum yang jelas karena tanpanya berpotensi menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode studi kasus dengan teknik wawancara dan studi literatur guna menghimpun data-data yang berkaitan. Kemudian dianalisis dan deskripsikan untuk lebih memperjelas perkara yang ada secara utuh. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa,berwakaf adalah perbuatan hukum sehingga mematuhi perundang-undangan mengenai perwakafan itu diwajibkan demi tertib administrasi dan melindungi status harta benda wakaf.Proses pelaksanaan perwakafan di kampung Tambak Baya saat ini masih belum dilaksanakan sesuai amanah Undang-Undang yang berlaku. Secara garis besar perwakafan dilakukan atas dasar saling percaya dimana ikrar dilaksanakan secara lisan dan tulisan (dibubuhi tanda tangan diatas materai) dengan dihadiri beberapa saksi namun tidak pernah didaftarkan kepada KUA atau pihak terkait yang mewenangi tentang wakaf.Perwakafan yang tidak tercatat atau tidak terdaftar merupakan suatu perbuatan yang cacat hukum. Implikasinya adalah bahwa perwakafannya tidak memiliki status hukum yang kuat sehingga dapat dengan mudah digugat kapan pun dan oleh siapa pun. Kemudian pengelolaan dan pemanfaatannya akan menimbulkan kekacauan sehingga akan sangat merugikan banyak pihak.

Actions (login required)

View Item