Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam penanganan pelanggaran kode etik Pemilu di Indonesia

Alamsyah, Chandra (2021) Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam penanganan pelanggaran kode etik Pemilu di Indonesia. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (85kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (61kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (67kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (344kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (229kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (478kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (93kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (142kB) | Request a copy

Abstract

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Pada tahun 2018 dari 547 Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, hanya 63 putusan saja yang ditindak lanjuti. Fakta yang terjadi pada kasus Evi Novilda Ginthing, setelah dikeluarkan Putusan justru mengajukan pembatalan Perpres ke PTUN, padahal Undang-Undang No.17 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bersifat final dan mengikat. Sehingga terjadi persinggungan kewenangan antara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan PTUN. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penanganan pelanggaran kode etik pemilu di Indonesia dan untuk mengetahui eksistensi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penanganan pelanggaran kode etik pemilu di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori demokrasi, pemilu, dan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam sistem pemilu di Indonesia. Teori-teori tersebut dapat menjelaskan arah eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penanganan pelanggaran kode etik pemilu di Indonesia. Eksistensi ini sangat berpengaruh bagi penegakan pemilu dan demokrasi yang bermartabat, dimana sangat berperan untuk menegakan kode etik pemilu yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh inti permasalahan secara mendalam dan komprehensif. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pelaksanaanya sudah cukup baik. Namun masih terjadi beberapa pelebaran kewenangan yang diluar tugasnya. Jadi, ketika menangani pelanggaran yang terjadi diluar pelanggaran kode etik, maka sifat putusan yang dikeluarkan hanya bersifat rekomendasi. Berbeda halnya jika putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berkaitan dalam hal pelanggaran kode etik pemilu, maka menjadi pertimbangan utama bagi Presiden dalam mengeluarkan keputusannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Eksistensi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penanganan pelanggaran kode etik Pemilu di Indonesia sudah cukup eksis yang dibuktikan dengan banyaknya aduan yang masuk dan putusan mengenai pelanggaran kode etik yang terjadi.

Actions (login required)

View Item