Analisis putusan pengadilan negeri Bekasi nomor: 19/PID.SUS-ANAK/2020/PN.BKS. tentang tanpa hak menguasai senjata Penikam dihubungkan dengan pasal 81 ayat (5) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

Ningtiyas, Hanna Ade (2022) Analisis putusan pengadilan negeri Bekasi nomor: 19/PID.SUS-ANAK/2020/PN.BKS. tentang tanpa hak menguasai senjata Penikam dihubungkan dengan pasal 81 ayat (5) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (185kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (187kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (182kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (527kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (549kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (416kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (107kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (230kB) | Request a copy

Abstract

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Bks. Tentang Tanpa Hak Menguasai Senjata Penikam, dalam putusan ini Anak Sayyid Mustofa Alfaroq diberikan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Padahal dalam kasus ini anak Sayyid Mustofa Alfaroq masih berada dibawah umur atau anak-anak dan bukan suatu pengulangan tindak pidana serta tidak dan/atau belum membuat dan menyebabkan kerugian terhadap pihak manapun. Hal ini bertentangan dengan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang berbunyi: “Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir” namun dalam perkara ini Pasal tersebut tidak di indahkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hukum Majelis Hakim dan bagaimana penerapan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Bks. Tentang Tanpa Hak Menguasai Senjata Penikam. Masalah dalam penelitian ini diteliti dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif Analisis yaitu memaparkan atau menafsirkan data kualitatif dengan menggunakan kaidah normatif yang berasal dari bahan hukum kepustakaan atau bahan pustaka yang dilakukan dengan hukum sebagai perundang-undangan dan asas hukum yang berfungsi terhadap kekuasaan yang berdaulat. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris dengan cara menelaah dan menafsirkan asas, teori, konsep dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dalam penelitian ini. Sehubungan dengan hal tersebut maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum, teori rehabilitasi dan teori reparasi, restitusi, dan kompensasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hakim dalam pertimbangan hukumnya dinilai belum layak untuk diberikan kepada pelaku karena tidak mempertimbangkan teori-teori yang ada dan dassolin dassein, sehingga pertimbangan tersebut belum menunjukan kesetaraan hukum yang berlaku. Kemudian dalam penerapan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tidak dapat dilaksanakan dalam memutus perkara Nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Bks. Tentang Tanpa Hak Menguasai Senjata Penikam, begitu pula dengan Diversi yang merupakan salah satu alternatif pemidanaan dalam perkara ini tidak dapat dilakukan karena Diversi hanya dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut diancam dibawah 7 (tujuh) tahun, sedangkan dakwaan dalam perkara dalam Putusan ini diancam dengan pidana setinggi-tingginya atau maksimal 10 tahun, sehingga pemidaan merupakan keputusan terbaik dalam menyelesaikan perkara ini.

Actions (login required)

View Item