Penegakan sanksi pidana dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di Polda Metro Jaya dihubungkan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan

Sofyan, Doni Ramdani (2021) Penegakan sanksi pidana dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di Polda Metro Jaya dihubungkan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (296kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (218kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (540kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (850kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (490kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (378kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (403kB) | Request a copy

Abstract

Mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus corona di Indonesia sudah dilakukan di seluruh daerah diantaranya pemerintah memberikan kebijakan (PSBB) membatasi aktifitas keluar rumah. Kebijakan yang dikeluarkan haruslah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku apalagi terkait dengan penegakan saknsi pidana. Pemberian sanksi kepada seseorang bukanlah hal yang sepele karena dapat merenggut hak seseorang atau organisasi bagi pelakunya, khususnya pada kasus pelaksanaan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) di Polda Metro Jaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan, kendala dan upaya penegakan sanksi pidana dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) yang dapat memberikan Kepastian Hukum. Didalam penelitian ini terdapat beberapa teori yang dapat digunakan yaitu Teori Negara Hukum, Teori Asas Legalitas, Teori Asas Lex Stricta, dan Teori Asas Lex Certa. Dari beberapa teori tersebut kemudian digunakan sebagai acuan terdapat beberapa kesenjangan atau ketidak sesuaian denga apa yang senyatanya dan apa yang seharusnya terjadi. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriftif analitis, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai fakta, dan menganalisis terhadap data sekunder terutama segi peraturan perundang-undangan. Dengan pendekatan Pendekatan Jenis penelitian yang digunakan, yaitu metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung di lapangan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, yang didukung oleh data primer tentang pengaturan pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan perbedaan makna dari kedua aturan tersebut tidak sesuai atau tidak relevan. Apabila perbedaan keduanya sudah jelas maka seharsunya pelaku yang melanggar kasus PSBB tidaklah harus menjalani proses hukum, Maka dari itu yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tersebut harus diperjelas agar dapat memberikan suatu kepastian hukum dalam penegakan sanksi pidana khususnya pada kasus Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) yang dikaitkan kepada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan di Polda Metro Jaya.

Actions (login required)

View Item