Penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur dihubungkan dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak : Studi kasus di Polda Jabar

NURDIN, HANI AFIFAH (2022) Penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur dihubungkan dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak : Studi kasus di Polda Jabar. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1 _ COVER.pdf Download (194kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2 _ ABSTRAK.pdf Download (103kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3 _ DAFTAR ISI.pdf Download (105kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4 _ BAB1.pdf Download (402kB) | Preview
	Text (BAB II) 5 _ BAB2.pdf Restricted to Registered users only Download (457kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6 _ BAB3.pdf Restricted to Registered users only Download (330kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7 _ BAB4.pdf Restricted to Registered users only Download (226kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8 _ DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (117kB) | Request a copy

Abstract

Maraknya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak-anak maupun orang dewasa saat ini memprihatinkan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku penegak hukum wajib melakukan upaya diversi bagi anak yang terlibat tindak pidana, tetapi khusus untuk anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan, maka diversi tidak dapat diupayakan. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan diberikan sanksi tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku.Penegakan hukum ialah suatu proses yang dilakukan upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam lalu lintas ataupun dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum di wilayah Polda Jabar terhadap tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur, untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala penegakan hukum tindak pidana persetubuhan, dan upaya yang dilakukan terhadap hambatan yang dialami. Kerangka teori yang diambil adalah teori .dari Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ada 5, yaitu: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu memberikan data-data yang diteliti mengenai keadaan objek yang diteliti, dan pendekatan yuridis empiris yang melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Penelitian kepustakaan data yang diperoleh yakni melalui penelitian lapangan yaitu melakukan wawancara, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian dilakukan di Polda Jabara untuk meneliti tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang terjadi pada wilayah Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur di Polda Jabar yaitu dengan memperkuat fungsi aparat penegak hukum yang mumpuni dan memadai baik secara individu maupun secara organisasi dan terstruktur. Kendala yang dihadapi terpengaruhi dari lingkungan sekitar, berlatar belakang dari pasangan yang telah pisah, kurangnya pengetahuan, kurangnya pemantauan orang tua, korban dalam keadaan takut/tertekan/tipu ketika pelaku melakukan kejahatan. Dan upaya yang dilakukan kepolisian untuk menanggulangi kendala tersebut adalah upaya penal: tindakan preventif dan upaya represif. Upaya non penal dilaksanakan melalui penyuluhan hukum dan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya upaya mencegah anak menjadi korban persetubuhan dan upaya memperoleh kepastian hukum jika anak menjadi korban.

Actions (login required)

View Item