Pertanggungjawaban hukum pengembang (Developer) perumahan PPJ di Kabupaten Bandung dalam pembangunan rumah yang tidak sesuai dengan informasi dihubungkan dengan undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman

Lestari, Difa Dwi (2022) Pertanggungjawaban hukum pengembang (Developer) perumahan PPJ di Kabupaten Bandung dalam pembangunan rumah yang tidak sesuai dengan informasi dihubungkan dengan undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (15kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (22kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (108kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (465kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (305kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (281kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (117kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (204kB) | Request a copy

Abstract

Latar belakang dari penelitian ini berawal dari informasi yang diberikan oleh pihak pengembang (developer) PPJ kepada pihak konsumen mengenai proses pembangunan rumah yang memakan waktu 3-4 bulan, tetapi setelah 4 bulan rumah masih belum juga siap huni dan banyak kerusakan. hal ini sudah diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 134 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 9 ayat (1) huruf k. Akhirnya konsumen perumahan mengajukan gugatan ke BPSK Kota Bandung. Tujuan penelitian ini ialah guna mengetahui pelaksanaan pertanggungjawaban hukum pengembang (developer) terhadap pembangunan rumah yang tidak sesuai dengan informasi dihubungkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan mengetahui kendala dalam pelaksanaan pertanggungjawaban hukum pengembang perumahan yang tidak melakukan pembangunan sesuai dengan informasi serta mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen untuk memperoleh perlindungan konsumen terhadap pembelian rumah yang tidak sesuai dengan informasi dihubungkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen. Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak bertempat tinggal. Teori yang digunakan ialah, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berlaku sebagai aturan yang berlaku umum dan melindungi pembeli jika belum ada aturan khusus untuk melindungi pembeli perumahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analitis, yaitu untuk memperoleh suatu gambaran mengenai fakta, dengan menganalisis data sekunder, yang didukung oleh data primer yang dihubungkan dengan peraturan terkait. Adapun jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridisempiris. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini mencakup data primer, sekunder dan tersier, dibantu dengan tiga jenis data bahan hukum. proses pengumpulan data tersebut melalui tahapan studi kepustakaan, lapangan dan dokumentasi. Hasil Penelitian yang diperoleh ialah tidak adanya pelaksanaan pertanggungjawaban hukum pengembang perumahan dalam pembangunan yang tidak sesuai dengan informasi dihubungkan dengan Pasal 134 Undang-Undang No.1 Tahun 2011. Kendala dalam pelaksanaan pertanggungjawabannya yaitu pihak pengembang merasa sudah melaksanakan pembangunan sesuai dengan janji yang diberikan dan sesuai dengan infromasi dan upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen untuk memperoleh perlindungan konsumen yaitu pihak pengembang beritikad baik dan pihak konsumen dapat mengajukan gugatan ke BPSK.

Actions (login required)

View Item